Lima orang mantan bankir dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kini digeser untuk mengisi jajaran direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Hal itu diputuskan melalui rapat pemegang saham umum luar biasa (RUPSLB) BNI yang digelar hari ini, Rabu (2/9/2020).
Kelima orang tersebut antara lain mantan Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar, mantan Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Silvano Rumantir, mantan Senior Executive Vice President Wholesale Risk Bank Mandiri David Pirzada, mantan Senior Vice President SME Banking Muhammad Iqbal, dan mantan Senior Vice President Strategy & Performance Management Bank Mandiri Novita Widya Anggraini.
Dalam RUPSLB BNI, Royke ditunjuk sebagai Dirut BNI, Silvano sebagai Direktur Corporate Banking BNI, lalu Novita sebagai Direktur Keuangan, David sebagai Direktur Manajemen Risiko, dan Iqbal sebagai Direktur Bisnis UMKM.
Baca juga: Alumni Bank Mandiri di Jajaran Bos BUMN |
Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Hery Gunardi mengatakan, meski berat, namun pihaknya harus mendukung keputusan Kementerian BUMN selaku pemegang saham utama.
"Meskipun dengan berat hati karena harus melepas insan Mandirian terbaik, kami tetap bersyukur karena talenta Bank Mandiri kembali dipercaya untuk memperkuat bank BUMN lain agar dapat bersama-sama membangun ekonomi nasional, khususnya di tengah tekanan bisnis dan ketidakpastian yang tinggi akibat dampak pandemi COVID-19," ujar Hery dalam keterangan resminya, Rabu (2/9/2020).
Saat ini, Hery sendiri menggantikan Royke sebagai Dirut. Sementara, posisi kosong lainnya akan ditetapkan dalam RUPSLB Mandiri yang masih didiskusikan tanggal pelaksanaannya dengan Kementerian BUMN.
Dalam konferensi pers virtual yang digelar Mandiri, Royke menginformasikan RUPSLB Bank Mandiri akan digelar paling cepat akhir Oktober mendatang.
Pasalnya, penunjukan pejabat definitif kelima mantan pejabat Mandiri itu harus melalui berbagai proses.
"Jadi itu ada proses. Paling cepat Oktober akhir dari schedule. Tapi itu ada proses dari Pak Hery sebagai Plt Dirut, proses ke komisaris, lalu komisaris ke pemegang saham untuk melaporkan persiapan RUPS," kata Royke.
(dna/dna)
