Kritik Kinerja OJK, DPR Singgung Masalah Minna Padi

Anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi Nasdem Achmad Hatari menilai kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama semester I-2020 tak membanggakan publik maupun Komisi XI. Menurut Hatari, di periode tersebut banyak persoalan yang muncul.

"Kinerja OJK tidak membanggakan publik, kinerja OJK tidak membanggakan Komisi XI dalam perspektif kemitraan dengan komisi XI. Kok malah OJK periode ini kok banyak sekali masalah yang timbul," tegas Hatari terhadap jajaran Dewan Komisioner OJK yang hadir dalam rapat kerja (Raker) virtual dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (1/10/2020).

Dalam hal ini, ia menyoroti penurunan pertumbuhan kredit di perbankan, khususnya di daerah. OJK sendiri sebelumnya menyebutkan pertumbuhan kredit di Bank Pembangunan Daerah (BPD) masih tumbuh 6,86% secara year on year, namun year to date (YTD) hanya tumbuh 1,70%. Namun, menurut Hatari angka itu masih kecil.

"Terkait segmentasi pertumbuhan kredit per daerah, yang paling besar adalah DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat itu menyumbang kurang lebih 57%, tetapi menurun di masa pandemi. Dengan demikian rata-rata semua provinsi rasanya belum optimal terkait segmentasi pertumbuhan kredit setiap daerah," ujar Hatari.

Selain itu, ia juga mengkritik OJK yang belum menyelesaikan permasalahan nasabah PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) terkait produk reksa dana. Sebelumnya, para nasabah sudah meminta OJK membantu mempercepat proses penyelesaian pembagian saham dari 6 produk reksa dana MPAM yang dilikuidasi.

"Yang berikut, pada 2-3 minggu lalu kita rapat, ada tuntutan yang disampaikan oleh nasabah Minna Padi yang disampaikan pada waktu itu dan diminta ditindaklankjuti oleh OJK. Sampai hari ini kami terus menerima Whatsapp kapan OJK menindaklanjuti itu. Dari hati saya yang paling dalam saya ingin menyatakan sekali lagi bahwa kinerja OJK tidak membanggakan publik, dan Komisi XI dalam perspektif kemitraan kita," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi Golkar Muhammad Misbakhun mencecar OJK dari sisi program penempatan dana pemerintah pada bank pemerintah pusat. Menurutnya, program itu tak adil jika penempatan dana hanya diberikan pada bank Himbara, maupun BPD.

"Kenapa hanya bank pemerintah pusat dan daerah, tidak kepada bank swasta penempatan ini? Artinya apa? Tingkat kepercayaan masyarakat kembali lagi pada siapa? Dan ini kan kebijakan tidak mendidik. Tidak mendidik dalam artian kepercayaan pemerintah kepada bank swasta juga tidak. Walaupun bank swasta nasional itu bank Buku IV. Mereka pembayar pajak, mempunyai hak yang sama, kenapa tidak diberikan? Apakah nasabah mereka orang asing? Bukan, orang Indonesia juga. Lah kebijakan-kebijakan yang diskriminatif ini juga mendistorsi kepercayaan kepada pengambil kebijakan di pasar" ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah juga harus turun tangan memberikan bantuan terutama pada bank swasta nasional.

"Memang kalau bank swasta nasional sakit, pemerintah nggak ngobatin? Ini banyak yang tidak didetailkan oleh bapak. Laporan bapak by sistem itu it's okay. Tapi harus didetailkan, mana yang sistem, mana yang faktual, dan kemudian kasus per kasus ada apa. Jadi tergambar secara komprehensif, termasuk di dalamnya ukuran-ukuran kegagalan ini apa," tutup Misbakhun.