Pemerintah telah menempatkan uang negara di 11 Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan outstanding Rp 14 triliun. Dengan penempatan ini Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Andin Hadiyanto mengungkapkan terjadi penurunan bunga kredit hingga 5%.
Dalam rapat kerja dengan komisi XI DPR Andin menyebutkan BPD yang sudah mendapatkan penempatan ini antara lain BJB Rp 2,5 triliun, Bank DKI Rp 2 triliun, Bank Jateng Rp 2 triliun, Bank Sulutgo Rp 1 triliun, Bank Jatim Rp 2 triliun, BPD DIY Rp 1 triliun, BPD Bali Rp 700 miliar. Bank Sulselbar Rp 1 triliun, Bank Kalbar Rp 500 miliar, Bank Sumut Rp 1 triliun dan Bank Jambi Rp 300 miliar.
Andin mengungkapkan untuk di BJB, Bank DKI, Bank Jateng, Bank Sulutgo, Bank Jatim, BPD DIY, BPD Bali mendapatkan bunga sebesar 2,8%. Lalu di bank Sulselbar, Bank Kalbar 2,84%. Kemudian Bank Sumut dan Bank Jambi mendapatkan bunga 2,85%.
Dia menilai profil risiko BPD saat ini masih sehat sebelum atau sesudah penempatan dana.
"Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi perbankan masih dalam kondisi stabil," jelas dia dalam rapat dengan komisi XI DPR, Rabu (25/11/2020).
Andin menyebut kondisi rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) kesebelas BPD ini naik 16 bps. Menurut Andin dengan penempatan ini BPD mampu berinovasi untuk menyalurkan kredit dan pembinaan UMKM.
Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Supriyatno mengungkapkan dari data OJK pertumbuhan kredit rata-rata di BPD melebihi rata-rata perbankan.
"Apalagi dengan dana PEN ini rata-ratanya 10% di atas pertumbuhan perbankan nasional," jelas dia.
Dia mengungkapkan BPD di seluruh Indonesia masing-masing menyalurkan kredit ke sektor ekonomi di daerah masing-masing untuk sektor pariwisata, kesehatan.
"Termasuk untuk BPR kami bertindak sebagai linkage program sehingga penempatan dana PEN di BPD juga dipergunakan oleh teman teman di BPR," jelasnya.
