Kewenangan BI hingga OJK Mau Dirombak di Omnibus Law Sektor Keuangan

Tim detikcom - detikFinance
Jumat, 27 Nov 2020 15:30 WIB
Omnibus Law Cipta Kerja
Foto: Ilustrasi Omnibus Law (Tim Infografis Fuad Hasim)
Jakarta -

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menginisiasi Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Sektor Keuangan. RUU itu tentang Penanganan Permasalahan Perbankan, Penguat Koordinasi dan Penataan Ulang Kewenangan Kelembagaan Sektor Keuangan.

RUU itu akan merombak kewenangan dan tugas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan, draf RUU Omnibus Law tentang Perbankan dan Sektor Keuangan sudah diterima. Namun belum diagendakan untuk disahkan sebab RUU itu juga merupakan usul dari pemerintah juga.

"Sudah (drafnya diterima Baleg). Tapi belum diagendakan untuk diharmonisasi (dengan usulan pemerintah). Menunggu penetapan Prolegnas," jelas Supratman, dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (27/11/2020).

Secara garis besar, RUU tersebut berisi tentang pengawasan perbankan secara terpadu, tindak lanjut pengawasan bank, penanganan permasalahan bank, penataan ulang kewenangan kelembagaan dan sanksi.

Dalam RUU tersebut dimasukkan skema pemeriksaan bersama. OJK dapat bekerja sama dengan BI dan LPS untuk melakukan pemeriksaan bersama. Terdapat juga penanganan Bank Sistemik di mana OJK menetapkan bank sistemik.

Status pengawasan bank pun berubah menjadi 3 yakni Bank Dalam Pengawasan Normal, Bank Dalam Penyehatan, dan Bank Dalam Resolusi.

Dalam RUU itu LPS bisa menerbitkan surat utang, meminjam ke pihak lain, dan meminjam kepada pemerintah jika pada suatu hari mengalami likuiditas.

Kemudian, untuk OJK tugasnya yakni mengatur dan melakukan pengawasan terintegrasi di sektor keuangan serta melakukan asesmen dampak sistemik konglomerasi keuangan.

Berlanjut ke halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3