Bank Indonesia (BI) mereformasi sistem pembayaran di Indonesia. Reformasi pengaturan itu tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (PBI Sistem Pembayaran) yang mulai berlaku pada 1 Juli 2021.
Asisten Gubernur dan Kepala Departemen Sistem Pembayaran Filianingsih Hendarta mengatakan PBI ini memperkuat aturan mengenai akses ke penyelenggaraan sistem pembayaran (access policy), penyelenggaraan sistem pembayaran hingga pengakhiran penyelenggaraan sistem pembayaran (exit policy), fungsi BI di bidang sistem pembayaran, pengelolaan data secara terintegrasi, dan perluasan ruang uji coba inovasi teknologi.
"Ini PBI Payung, ini yang prinsip yang kita atur dan kita sediakan cantolannya," kata Filianingsing dalam acara BBM BI secara virtual, Jumat (8/1/2021).
Filianingsih menjelaskan, pengaturan dalam PBI sistem pembayaran didasarkan pada pendekatan berbasis aktivitas dan risiko sehingga tidak bersifat diberlakukan sama untuk semua atau one size fits all, khususnya dalam access policy dan penyelenggaraan sistem pembayaran serta pengawasan oleh BI.
Selain itu, dikatakan Filianingsih, pengaturan dalam bank sistem pembayaran juga mengedepankan principle-based regulation dan mendorong optimalisasi penguatan fungsi Self Regulatory Organization (SRO).
Menurut dia, penerbitan ketentuan ini merupakan wujud implementasi dari blueprint sistem pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 yang salah satu inisiasinya adalah mengintegrasikan pengaturan, perizinan, pengawasan, dan pelaporan yang diawali dengan reformasi pengaturan sistem pembayaran.
"Tujuan penerbitan ketentuan ini adalah untuk menjaga keseimbangan antara upaya optimalisasi peluang inovasi digital dengan upaya memelihara stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran guna menciptakan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, dengan tetap memperhatikan perluasan akses dan perlindungan konsumen," tambahnya.
Secara umum, lebih lanjut dia mengungkapkan, reformasi pengaturan sistem pembayaran diarahkan untuk menata kembali struktur industri sistem pembayaran, serta memayungi ekosistem penyelenggaraan sistem pembayaran secara menyeluruh yang sejalan dengan perkembangan ekonomi dan keuangan digital.
Filianingsih mengatakan, penerbitan PBI sistem pembayaran akan ditindaklanjuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan untuk mendukung implementasi reformasi pengaturan.
"Pada saat PBI ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pembayaran di BI dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PBI ini," ungkapnya.
Adapun, pokok-pokok yang diatur dalam PBI sistem pembayaran, yaitu:
1. Visi sistem pembayaran Indonesia
2. Kewenangan BI di bidang sistem pembayaran
3. Tujuan dan ruang lingkup penyelenggaraan sistem pembayaran
4. Komponen sistem pembayaran.
5. Penyelenggara jasa sistem pembayaran
6. Perizinan penyedia jasa pembayaran (PJP) dan penetapan penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran (PIP)
7. Aktivitas PJP, PIP, dan penyelenggara penunjang
8. Inovasi teknologi sistem pembayaran
9. Pengawasan penyelenggaraan sistem pembayaran
10. Pengelolaan data dan/atau informasi terkait sistem pembayaran.
