Restrukturisasi PT. Jiwasraya yang dianggap merugikan nasabah pensiunan BUMN RI ada beberapa persyaratan, yakni:
Pertama, tetap akan membayar pensiunan, namun dengan pemotongan yang bervariasi sampai dengan 74 persen.
Kedua, akan dibayar dengan nominal yang sama, tetapi hanya untuk jangka waktu sekitar 6 tahun kedepan, tidak seumur hidup sebagaimana diamanatkan oleh UU Dana Pensiun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketiga, Tetap dibayar dengan nominal saat ini. Namun, harus membayar tou-up yang besarannya sangat tidak masuk akal, diluar kemampuan para pensiunan.
Terkait itu Syahrul mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar turun tangan untuk perintahkan pihak-pihak terkait untuk merevisi program restrukturisasi polis jiwasraya yang merugikan hak nasabah.
"Kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan pihak-pihak terkait untuk merevisi program restrukturisasi polis jiwasraya yang akan berdampak mengurangi atau merugikan hak-hak para pensiunan BUMN," tutup Syahrul.
(fdl/fdl)