.webp)
Wimboh menjelaskan roadmap atau peta jalan tersebut diperlukan untuk mengukur pertumbuhan statistik market share produk keuangan syariah di Indonesia. Sehingga dapat diketahui apakah pertumbuhan produk keuangan syariah di Indonesia sudah sesuai KPI dan telah memenuhi kebutuhan masyarakat.
Menurut Wimboh alasan utama masyarakat melihat produk keuangan syariah belum mampu memenuhi kebutuhan mereka adalah karena produk yang tidak lebih bagus atau lebih mahal dibanding produk keuangan konvensional. Agar punya market share tinggi, produk keuangan syariah harusnya memberikan nilai tambah kepada masyarakat.
"Jadi produk syariah ini tidak lebih baik kualitasnya dengan produk apa saja dan juga tidak lebih murah harganya artinya sulit meyakinkan kepada masyarakat bahwa produk syariah itu memberikan value," katanya dalam Sarasehan - Peran Sektor Keuangan Syariah Dalam Mengakselerasi Pemulihan Ekonomi Jawa Tengah di Semarang.
Acara sarasehan ini menghadirkan narasumber lainnya yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Komisi XI RI Fathan Subchi, dan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Hery Gunardi. Acara ini juga dihadiri oleh beberapa perwakilan Anggota Komisi XI DPR RI daerah pemilihan Jawa Tengah; perwakilan Bank Indonesia; serta pimpinan industri jasa keuangan, akademisi, dan masyarakat ekonomi syariah Jawa Tengah.
Untuk membuat produk syariah semakin diminati masyarakat sehingga dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi pihaknya telah menyiapkan roadmap. Roadmap tersebut diakuinya akan mendorong lembaga keuangan syariah untuk bisa berkompetisi dengan lembaga nonsyariah agar dapat menciptakan produk lebih berkualitas namun dengan harga lebih murah.
Roadmap atau strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tersebut meliputi tiga hal, yakni penguatan lembaga keuangan syariah melalui peningkatan permodalan dan SDM, integrasi ekosistem keuangan syariah dengan ekosistem digital, dan peningkatan literasi keuangan syariah melalui program edukasi dan riset.
"Salah satunya di antara roadmap itu quickwins yang kita laksanakan adalah dengan adanya BSI (Bank Syariah Indonesia). Ini pun belum betul pemain nomor satu di Indonesia, masih nomor 7 dari sisi aset," ungkapnya.
BSI tersebut ditopang oleh 3 bank BUMN sebagai pengampu, yakni Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah. BSI akan berperan untuk melayani korporasi, konvensional, konsumer, usaha mikro, dan pesantren.
Selain kelembagaan, OJK juga melakukan berbagai strategi upaya untuk membuat masyarakat lebih paham terhadap produk keuangan syariah.
"Dalam roadmap ini bagaimana masyarakat diangkat pemahamannya dan bisnisnya karena masyarakat banyak yang unbankable dan masyarakat syariah ini kebanyakan memang di daerah-daerah yang aksesnya pun secara fisik sulit sehingga ini menjadi tantangan kita," jelasnya.
Terakhir menurutnya dalam roadmap ini OJK dan seluruh pemangku kepentingan akan mendukung hal tersebut, baik Bank Indonesia, Kemenkeu, dan Komisi XI DPR agar implementasi roadmap dapat berjalan dengan baik.
"Untuk itu ini semua harus dituangkan dalam satu yang kita sebut ekosistem," jelasnya.
Dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang terintegrasi dengan industri halal, Wimboh menjelaskan pihaknya memiliki tiga strategi, yakni memperkuat dukungan infrastruktur dan pembiayaan syariah dari hulu ke hilir, mendorong LJK syariah untuk mendukung pembangunan kawasan industri halal, dan mendukung inisiatif Bank Wakaf Mikro (BWM).
"Sehingga berbagai hal tadi akan ter-deliver dengan baik yang ujung-ujungnya akan memberikan produk yang murah dengan kualitas bagus dan indikator market share juga akan naik. Dan juga dengan demikian industri keuangannya (syariah) memberikan kontribusi sebagaimana ekspektasi masyarakat," pungkasnya.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyebutkan banyak sekali potensi ekonomi syariah di Jawa Tengah. Mulai dari haji, masjid, pesantren, zakat, wakaf, wisata halal, farmasi & kosmetik halal, makanan halal, hingga fashion halal.
"Hanya memang penting untuk kami diajari ilmu baru dan suruh baca buku baru (peningkatan literasi), karena kalau nyari sendiri nggak ngerti. Untuk pengembangannya mungkin dari OJK punya pengalaman," katanya.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi mengatakan potensi demografi Indonesia sangat bagus, pasarnya sangat besar. Dukungan negara pun sangat berperan penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian syariah di Indonesia.
"Bahwa negara, regulasi-regulasi ini pemerintah sudah menyediakan banyak hal bagaimana ekosistem syariah bisa tumbuh dengan baik dan benar," jelasnya.
Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Hery Gunardi menyebutkan sekitar 44% dari jumlah penduduk muslim Indonesia memiliki preferensi syariah yang cukup kuat. Hal ini dapat menjadi pondasi akselerasi sektor keuangan keuangan syariah untuk pertumbuhan ekonomi termasuk di Jawa Tengah.
"Bank syariah ini juga turut berperan mendukung program pemulihan ekonomi nasional termasuk di Jawa Tengah. Kami sudah menyalurkan pembiayaan dari sisi dana PEN yang dititipkan ke kami sekitar Rp 3 triliun di Jawa Tengah sendiri untuk pembiayaan ada sekitar Rp 495 miliar, dari sisi penjaminan sekitar Rp 34 miliar dan subsidi margin sekitar Rp 2 miliar," ungkapnya.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama Kepala OJK Regional Jateng & DIY, Aman Santosa mengatakan industri jasa keuangan masih menunjukkan kinerja yang stabil dan terjaga. Hal ini menunjukkan peran positif industri jasa keuangan dalam upaya pemulihan ekonomi khususnya di Jawa Tengah.
"Kredit misalnya di Jawa Tengah masih tumbuh sekitar 2,14%, walaupun secara nasional masih terkontraksi -2,15%. Aset dan dana pihak ketiga perbankan syariah di Jawa Tengah masih tumbuh sekitar 11,69%," kata Aman Sentosa
Ia pun menjelaskan sektor jasa keuangan syariah memiliki peran positif dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi di Jawa Tengah. Aman juga optimis dengan kolaborasi antara OJK dan pihak-pihak terkait dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi khususnya di Jawa Tengah.
(ega/zul)
