Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menargetkan ekonomi digital Indonesia pada 2030 berkontribusi 18% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Target itu meningkat delapan kali lipat dari capaian saat ini yang baru 4%.
"Sekarang dengan data di 2020 itu masih 4% dari PDB yang nilainya Rp 632 triliun. Tapi nanti di 2030 itu jadi 18% yang nilainya Rp 4.531 triliun. Dibanding pertumbuhannya dengan PDB yang hanya satu setengah kali, ini delapan kali," kata Erick dalam virtual media gathering HUT LinkAja ke-2, Rabu (30/6/2021).
Meski begitu, untuk mencapainya ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Erick menjelaskan secara ekonomi digital Indonesia masih kalah dengan negara lain seperti China, Malaysia dan Singapura terutama dari sisi perlindungan konsumen.
"Secara fondasi dibanding sama Malaysia dan Singapura, itu kalau kita lihat bicara mengenai digital and communication infrastructure-nya kita itu masih jauh tertinggal. Digital consumer-nya secara protection juga masih jauh tertinggal," bebernya.
"Workforce-nya kita masih juga jauh dibanding negara lain. Kita masih kekurangan yang namanya data scientist, programmer dan lain-lain. Innovation ecosystem-nya juga masih rendah, government and public service-nya juga masih rendah, digital ekonominya masih rendah, digital strategy and governance-nya juga masih rendah," tambahnya.
Untuk itu, kata Erick, pihaknya ingin terus mendorong kehadiran palapa ring, keringanan pajak untuk inovasi, identitas digital, lingkungan startup, program pelatihan kejuruan, hingga beasiswa bakat digital.
"Ini yang saya rasa posisi ini another potency buat semua ini salah satu pondasi yang harus kita bangun sama-sama, tidak hanya bergantung dari pemerintah saja. Kita bisa lihat bagaimana startup Indonesia lebih banyak diinvestasi dari ruang luar negeri, training program kita kekurangan dan tidak mungkin pemerintah bangun sendiri. Kita harapkan dari private sector membangun human capital yang kita perlukan," pintanya.
