Jakarta -
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) akan melakukan rights issue untuk penambahan modal sebesar Rp 2 triliun. Nantinya dana hasil rights issue digunakan untuk pembiayaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Wakil Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan penambahan modal ini murni untuk menopang bisnis BTN dalam rangka pemenuhan rumah rakyat yang jumlahnya terus meningkat meskipun di masa pandemi.
Selain itu backlog yang sudah ada tetap harus dipenuhi kebutuhannya. Nixon menjelaskan penambahan modal ini juga untuk menjaga rasio permodalan perseroan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara untuk aspek likuiditas bisa dipenuhi baik melalui skema FLPP maupun pengembangan dana pihak ketiga (DPK).
"Penyediaan KPR untuk memiliki rumah bagi segmen MBR ini membutuhkan penambahan modal, karena untuk menjaga ketentuan rasio permodalan (CAR) sebesar di atas 18% pada tahun 2024," kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (8/7/2021).
Nixon menyebutkan sektor properti adalah andalan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi. Lalu BTN memiliki peran penting sebagai motor penggerak dalam sektor tersebut.
Dia menjelaskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah menetapkan setiap tahun BTN harus memenuhi pembiayaan perumahan sekitar 200.000-300.000 unit rumah hingga tahun 2024. Dengan tugas yang diberikan pemerintah terhadap BTN membutuhkan modal yang tidak kecil.
Menurut Nixon selain untuk penyediaan KPR bagi MBR, BTN juga harus menyiapkan fasilitas kredit konstruksi bagi pengembang yang membangun perumahan subsidi. Hal ini dilakukan agar BTN juga bisa mengurangi angka backlog perumahan yang mencapai 11 juta unit.
"Dengan upaya bersama dari seluruh pihak baik pemerintah, asosiasi, serta dibantu bank lain, bisa ada 600.000 unit rumah yang dibiayai per tahun. Artinya pada 2030 angka backlog bisa turun menjadi 4 juta-4,5 juta," jelas dia.
Berlanjut ke halaman berikutnya.
Nixon menuturkan, minat pembelian rumah khususnya untuk rumah subsidi masih tetap terjaga selama pandemi COVID-19. Permintaan juga masih tumbuh untuk rumah non subsidi dengan harga sekitar Rp 300 juta.
Menurut dia rumah adalah kebutuhan pokok, apalagi permintaan rumah juga didorong adanya pernikahan baru setiap tahunnya. "Walaupun pandemi orang tetap akan membeli rumah terutama untuk ditempati bagi pasangan baru, jadi yang mau beli rumah tetap ada," tegasnya.
Sekadar informasi, Kementerian BUMN mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 2 triliun untuk BTN. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan nilai usulan PMN untuk BTN pada 2022 adalah Rp 2 triliun. "BTN Rp 2 triliun, ada pengembangan bisnis," jelasnya.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan, dari sisi modal, BTN merupakan salah satu yang paling rendah di antara bank-bank dalam skala yang sama atau di antara peers. Dalam beberapa tahun terakhir, perseroan lebih mengandalkan capital tier 2 dengan penerbitan bond.
"Oleh karena itu, pemerintah ingin melakukan penguatan modal, terlebih BTN merupakan bank prioritas karena menjadi penyalur perumahan subsidi FLPP," katanya.
Menurut Kartika, usulan awal adalah rights issue dengan dengan total penghimpunan Rp 5 triliun dan PMN di kisaran Rp 3 triliun. Namun, pihaknya mempertimbangkan opsi rights issue Rp 5 triliun dengan PMN Rp 2 triliun atau dengan opsi lainnya, yakni right issue di Rp 3,3 triliun dengan PMN tetap di kisaran Rp 2 triliun.
Opsi tersebut untuk mempertahankan porsi kepemilikan pemerintah dan diharapkan pemegang saham lain juga turut serta dalam rights issue tersebut.
Selanjutnya, BTN masuk dalam prioritas karena pemerintah ingin perseroan tetap aktif melaksanakan program FLPP pemerintah untuk mendukung program sejuta rumah. "Ini krusial khususnya pasca COVID-19 diharapkan dapat mendorong perumahan subsidi dengan target 1 juta rumah yang dibeli masyarakat," jelas dia.
.webp)
