Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2021 sebesar US$ 415,7 miliar atau setara dengan Rp 5.902 triliun (asumsi kurs Rp 14.200) tumbuh 1,7% dari tahun sebelumnya (yoy), dan tumbuh 2% dari bulan sebelumnya.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan perkembangan ini disebabkan oleh perlambatan ULN pemerintah. Dari data BI posisi ULN pemerintah bulan Juli 2021 mencapai US$ 205,9 miliar atau sekitar Rp 2.923 triliun tumbuh 3,5% angka ini melambat dibandingkan pertumbuhan Juni 2021 sebesar 4,3%.
Dia menjelaskan perkembangan ini disebabkan oleh penurunan posisi Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan pembayaran neto pinjaman bilateral, di tengah penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan dampak pandemi COVID-19.
"Tetap menjaga kredibilitas Pemerintah dalam pengelolaan ULN melalui pelunasan pokok pinjaman yang jatuh tempo," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (15/9/2021).
Sesuai strategi pembiayaan yang telah ditetapkan, Pemerintah juga menerbitkan SBN dalam dua mata uang asing (dual-currency) yaitu dolar AS dan Euro pada bulan Juli 2021 untuk memenuhi pembiayaan APBN secara umum, termasuk untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.
Penerbitan SBN valuta asing tersebut memanfaatkan momentum sentimen positif investor yang kuat dan kondusifnya pasar keuangan AS.
Pemerintah terus berkomitmen mengelola ULN Pemerintah secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas, yang antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2%), sektor jasa pendidikan (16,4%), sektor konstruksi (15,4%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (12,6%). Posisi ULN Pemerintah aman karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN Pemerintah.
Simak juga video 'Jurus Sri Mulyani Tekan Utang RI dan Bunganya':
Lanjut ke halaman berikutnya.
