Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp 6.026 Triliun!

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Senin, 15 Nov 2021 10:45 WIB
Pekerja merapihkan uang Dollar dan Rupiah di Cash Center BRI Pusat, Jakarta, Kamis (5/6/2014). Nilai tukar rupiah hingga penutupan perdagangan sore pekan ini hampir menyentuh angka Rp 12.000 per-dollar US.
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri Indonesia kuartal III US$ 423,1 miliar atau setara dengan Rp 6.026 triliun (asumsi kurs Rp 14.243) atau tumbuh 3,7% year on year. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kuartal sebelumnya sebesar 2%.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan perkembangan ini disebabkan oleh meningkatnya ULN sektor publik dan sektor swasta.

Untuk ULN pemerintah kuartal III 2021 sebesar US$ 205,5 miliar atau sebesar Rp 2.926 triliun atau tumbuh 4,1%. Pertumbuhannya melambat dibanding kuartal II 2021 4,3%.

"Perkembangan tersebut disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman seiring lebih tingginya pinjaman yang jatuh tempo dibanding penarikan pinjaman," kata dia dalam siaran pers, Senin (15/11/2021).

Erwin menjelaskan hal ini terjadi di tengah penerbitan Global Bonds, termasuk Sustainable Development Goals (SDG) Bond sebesar 500 juta Euro, yang merupakan salah satu penerbitan SDG Bond konvensional pertama di Asia.

Penerbitan SDG Bond ini menunjukkan upaya Indonesia dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan dan langkah yang signifikan dalam pencapaian SDG.

Erwin menyebut ULN Pemerintah yang senantiasa dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, termasuk kelanjutan upaya mengakselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), antara lain mencakup dukungan pada sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,9% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,3%), sektor jasa pendidikan (16,5%), sektor konstruksi (15,5%), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (12,1%).

Dari sisi risiko refinancing, posisi ULN Pemerintah aman karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN Pemerintah.

Sementara itu untuk ULN Bank Sentral tercatat naik menjadi US$ 9,1 miliar dari periode sebelumnya US$ 6,3 miliar. Hal ini karena adanya alokasi Special Drawing Rights (SDR) meskipun tidak ada tambahan beban bunga utang.

Kemudian untuk ULN swasta tercatat US$ 208,5 miliar tumbuh 0,2% setelah periode sebelumnya kontraksi 0,3%. Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan, dengan pangsa mencapai 76,4% dari total ULN swasta. ULN tersebut masih didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1% terhadap total ULN swasta.

Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat 37% turun dibandingkan kuartal sebelumnya 37,5%.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," jelasnya.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.



Simak Video "Jokowi Vs SBY: Siapa Paling Banyak Tambah Utang?"
[Gambas:Video 20detik]
(kil/zlf)