BPJS Kesehatan hari ini sempat menjadi trending topic di Twitter. Pasalnya ada sebuah akun yang menyebutkan jika lembaga ini tidak berguna alias 'unfaedah'.
Selain itu, akun tersebut juga menyebut jika hal itu membuat banyak masyarakat yang enggan membayar iuran. Kemudian pengelolaan dana BPJS Kesehatan juga diduga dikorupsi.
Menanggapi hal tersebut Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan jika saat ini BPJS Kesehatan sudah disurvei oleh lembaga independen.
"Tingkat kepuasan melonjak tajam lebih dari 80%, artinya di antara 10 ada 8 yang puas. Mungkin yang bersangkutan belum memanfaatkan atau belum sakit atau belum masuk yang 2 orang di ntara 10 tadi," kata dia kepada detikcom, Jumat (25/2/2022).
Ghufron mengungkapkan, BPJS Kesehatan baru saja mendapatkan penghargaan Good Practice Award atau penghargaan terbaik di Asia Pacific oleh ISSA.
"Kami terus berusaha memperbaiki, bisa disampaikan mana yang masalah. Jika memang belum memanfaatkan karena sehat, berarti yang bersangkutan sebagai warga negara yang baik ikut gotong royong membantu yang sakit," jelas dia.
Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf mengungkapkan program JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan ini merupakan program strategis nasional untuk memastikan seluruh penduduk dapat mengakses layanan.
"Sebagai badan hukum publik, kami selalu diaudit rutin dan tuduhan aksi korupsi berkedok investasi sangat tidak berdasar dan absurd," jelas dia.
Menurut Iqbal iuran BPJS Kesehatan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk pelayanan peserta. Iqbal menyebutkan saat ini kondisi keuangan BPJS Kesehatan jauh lebih baik dibandingkan tahun 2019. Dia menyebut ini adalah bukti jika pemerintah sangat serius untuk memastikan jaminan kesehatan nasional, bisa berjalan dengan mutu yang terus ditingkatkan.
Simak Video "Rumah Sakit di Indonesia yang Terapkan KRIS BPJS Kesehatan"
[Gambas:Video 20detik]
(kil/das)
