Klaim JHT Nggak Perlu Tunggu Usia 56 Tahun, Cek di Sini Syaratnya

Tim detikcom - detikFinance
Minggu, 01 Mei 2022 04:00 WIB
Sejumlah nasabah mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT). Salah satunya di kawasan Sudirman, Jakarta.
Foto: Rifkianto Nugroho: Ilustrasi pencairan JHT. Kemnaker telah merilis aturan baru yang menetapkan klaim JHT tak perlu menunggu usia 56 tahun
Jakarta -

Pemerintah baru saja merevisi aturan klaim Jaminan Jari Tua (JHT). Kebijakan baru itu tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT.

Permenaker ini menggantikan aturan sebelumnya yaitu Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Poin penting dalam Permenaker nomor 4 adalah aturan ini mengembalikan ketentuan yang ada di Permenaker Nomor 19 Tahun 2015, terutama terkait klaim manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri dan peserta terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), yakni manfaat JHT dapat diambil secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu satu bulan.

Dengan kata lain, tidak perlu harus menunggu usia pensiun 56 tahun untuk mencairkan JHT.

"(Peserta yang mengundurkan diri atau terkena PHK) tidak perlu menunggu sampai usia 56 tahun untuk mengklaim JHT," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dikutip dari situ Kementerian Sekretariat Kabinet, Sabtu (30/4/2022).

Selaiin itu, untuk mencairkan JHT juga tidak ribet. Mengutip Instagram Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Sabtu (30/4/2022) peserta yang mau mencairkan JHT cukup membawa KTP dan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Selanjutnya pembayaran manfaat JHT oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan permohonan yang diajukan peserta atau ahli waris, jika peserta sudah meninggal dunia.

"Penyampaian permohonan dapat dilakukan secara daring,"bunyi keterangan dalam Instagram Kemnaker.

Pembayaran JHT setelah pengajuan paling lambat dalam waktu 5 hari, dengan catatan persyaratan yang diterima sudah lengkap dan benar menurut BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagai informasi, pekerja tetap bisa mengajukan JHT meski ada tunggakan iuran

"Tunggakan iuran wajib ditagih oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pengusaha," demikian keterangan dalam Instagram Kemnaker.

(hns/hns)