Serba Digital, Layanan Birokrasi Masyarakat Harus Gercep

Pandemi COVID-19 membuat banyak sektor harus berbenah. Termasuk birokrasi di Indonesia yang harus bertransformasi digital. Hal ini agar pemerintah bisa memberikan layanan kepada masyarakat.

Meskipun sempat terjadi stagnasi birokrasi karena pembatasan aktivitas saat awal pandemi. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto mengungkapkan kondisi ini mendorong birokrasi untuk beradaptasi dengan cepat dengan pelayanan digital.

"Jika kita menilik lebih jauh ke belakang, para anggota G20 telah membentuk satuan tugas (satgas) Ekonomi Digital 'the Digital Economy Task Force' pada tahun 2016 lalu, dan pandemi COVID-19 ini ternyata mendorong percepatan transformasi ekosistem digital dan ekonomi digital tersebut," kata dia dalam siaran pers, ditulis Kamis (17/11/2022).

Menurut dia hal ini juga didukung dengan data yang dirilis oleh McKinsey yang menunjukkan bahwa terdapat fenomena peningkatan interaksi digital di seluruh benua terutama pandemic COVID-19, maka seiring dengan hal tersebut seluruh dunia dipaksa untuk beradaptasi dengan proses bisnis secara digital termasuk dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat.

"Maka melalui kegiatan ini, kami mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk senantiasa meningkatkan kompetensi digital guna menghasilkan pelayanan publik yang optimal, pandemi COVID-19 belum berlalu sepenuhnya, oleh karena itu perlu adanya inovasi-inovasi baru terutama dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang cepat, murah dan sederhana," harapnya.

Adi menjelaskan, beberapa tantangan yang perlu kita soroti dalam transformasi digital antara lain peningkatan pelayanan digital serta dukungan sumber daya yang memadai baik sarana dan prasarana maupun insan digital-nya, selain itu juga perlunya adanya kolaborasi berbagai pihak baik termasuk antar instansi pemerinta, sektor swasta dan akademisi dalam rangka penyediaan konektivitas digital dan literasi digital sampai dengan pelosok tanah air.

"Jangan ada lagi silo mentality yang merasa memiliki keunggulan sendiri, melainkan dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menemukan model dan solusi yang tepat dalam rangka meningkatkan konektivitas digital," jelas dia. Untuk itu, LAN akan terus berkomitmen untuk mendukung percepatan tata kelola digital antar kementerian, Lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan birokrasi yang lebih lincah dan adaptif.

Bersambung ke halaman selanjutnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas menjelaskan reformasi birokrasi menjadi prioritas pemerintah Indonesia dalam menciptakan pelayanan publik yang "excellent" membutuhkan dukungan berbagai pihak, baik para pakar, praktisi dan akademi yang hadir dalam kegiatan ini, dia berharap kegiatan ini akan memiliki kebermanfaatan dalam mendorong reformasi birokrasi yang terkait dengan digitalisasi birokrasi, pengembangan sumber daya manusia serta peningkatan ekonomi agar Indonesia segera bangkit pasca COVID-19.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga S. Uno, menjelaskan bahwa digitalisasi dan teknologi telah merubah tatanan ekonomi dan sosial kemasyarakatan, hal ini mendorong pemerintah untuk mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat serta mudah untuk diakses. "Oleh karena itu, transformasi pelayanan publik yang berbasis digital menjadi sangat penting dan "urgent" untuk segera diimplementasikan hal sebagai upaya mengakselerasi pemulihan ekonomi Indonesia," imbuh dia.