PHK Jiwasraya: Karyawan Diminta Resign, Direksi Naik Gaji & Dapat Bonus

Pesangon Tidak Jelas

Karena skema pengunduran diri inilah, lanjut Nugroho, manajemen mengatakan para karyawan hanya akan menerima sebagian haknya. Atas dasar ini, Nugroho merasa mendapat perlakuan tidak adil, di mana para karyawan seolah dipaksa merelakan hak-haknya yang sudah ditabungkan sedari awal bekerja kepada negara.

"Management hanya menginginkan bahwa manfaat (pesangon) itu adalah ketika di-PHK, harus mengundurkan diri. Sehingga hanya manfaat pengunduran diri yang akan diberikan oleh manajemen," ujarnya.

Sebetulnya, Nugroho mengatakan, pihaknya menolak untuk di-PHK demi kelangsungan keluarga. Namun kalaupun memang tindak PHK dilakukan, para karyawan meminta diberikan kompensasi penuh.

"Kalau memang mau di-PHK atau diberhentikan, ya kami juga ingin adanya penggantian hak sesuai dengan yang sudah kami tabung sejak kami bekerja di Jiwasraya. Kami hanya dibayar mungkin 50%-nya saja, kami harus menghibahkan kepada negara," ungkap Nugroho.

Direksi Naik Gaji dan Dapat Bonus

Di sisi lain, Nugroho mengatakan, pihaknya menemukan kalau para jajaran direksi masih menerima kenaikan gaji hingga bonus dari Kementerian BUMN. Bahkan sejak 2021, lanjutnya, hak-hak yang ada dalam perjanjian perusahaan dengan karyawan pun tidak diberikan sepenuhnya.

Nugroho mengatakan, alasan perusahaan tidak membayarkan hak para pegawai adalah karena ketidakmampuan dan share the pain atau berbagi kesulitan kepada pegawai akibat kasus yang menimpa Jiwasraya.

"Alangkah lucunya, karyawan harus menanggung apa yang dilakukan perusahaan dari hak-haknya, sementara direksi menikmati semua fasilitas secara penuh. Apalagi, direksi ini direksi baru," kata Nugroho.

"Apalagi, dua bulan lalu mereka baru mendapat bonus dan kenaikan gaji. Sementara kami, dari 2019 sampai sekarang sudah tidak ada kenaikan gaji," lanjutnya.