Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa kebijakan moneter yang diambil saat ini cenderung mengedepankan stabilitas perekonomian. Hal itu menjadi salah satu alasan BI cenderung menaikkan suku bunga acuan.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bank sentral juga memiliki kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, inklusi ekonomi syariah dan hijau. Kebijakan ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Perry menyebut, BI telah menaikkan suku bunga acuan hingga 225 basis poin. Hal ini dilakukan untuk menurunkan inflasi inti dan menurunkan inflasi agar sesuai dengan sasaran.
Dia meyakini, inflasi inti akan berada di level kurang dari 4% pada semester I 2023. Kemudian inflasi keseluruhan berada di bawah 4% pada semester II tahun ini.
"RDG kemarin jelas, kenaikan 225 bps ini memadai. Tidak ada kata-kata yang lebih transparan dengan arah kebijakan ini, forward guidancenya jelas," ujar dia secara virtual, Selasa (30/1/2023).
Menurut Perry dengan kebijakan-kebijakan ini, nilai tukar rupiah akan terus menguat apalagi ditambah dengan optimalisasi pengelolaan lalu lintas devisa oleh BI.
BI juga berupaya untuk terus mendorong penyaluran kredit hingga 10-12%. "Bahkan sejumlah bank kami lihat berpotensi melebihi 12% sepanjang (penyalurannya) prudent," jelas dia.
Sebelumnya RDG BI pada 18-19 Januari 2023 memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,5%.
Perry mengatakan, keputusan kenaikan suku bunga yang lebih terukur ini merupakan langkah lanjutan untuk secara front loaded, pre-emptive, dan forward looking memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan.
BI meyakini kenaikan BI7DRR sebesar 225 bps sejak Agustus 2022 hingga menjadi 5,75% ini memadai untuk memastikan inflasi inti tetap berada dalam kisaran 3,0±1% pada semester I 2023 dan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada semester II 2023.
Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor (imported inflation) diperkuat dengan operasi moneter valas, termasuk implementasi instrumen berupa term deposit (TD) valas dari Devisa Hasil Ekspor (DHE) sesuai mekanisme pasar.
(kil/das)
