.webp)
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengaku sampai saat ini tugasnya belum selesai. Maka dari itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk mengangkat dirinya lagi sebagai Gubernur BI periode berikutnya atau dari tahun 2023 hingga 2028.
Selama lima tahun terakhir menurutnya Indonesia mengalami berbagai krisis ekonomi dan BI menjadi salah satu pihak yang menjaga perekonomian tidak merosot di tengah krisis.
"Kami harapkan dukungan arahan kepada kami untuk 5 tahun ke depan karena tugas belum selesai," ujar Perry dalam fit and proper test dengan Komisi XI DPD, Senin (20/3/2023).
Bahkan di masa awal dia menjabat pihaknya langsung mendapatkan tantangan perekonomian besar. Mulai dari dampak perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China, hingga kenaikan suku bunga AS selama sembilan kali berturut-turut.
"2018 begitu kami disetujui jadi pimpinan Bank Indonesia dan ditetapkan Presiden, kami tak punya honeymoon, kala itu dunia bergejolak. Ada perang dagang AS-China dan Fed Fund Rate naik 9 kali sejak 2015 sehingga ada outflow besar dan tekanan pelemahan. Itu ancaman krisis moneter yang terjadi di 2018," ungkap Perry.
Di tahun 2019 menurutnya tak begitu banyak ancaman di sektor keuangan hingga akhirnya di tahun 2020 COVID-19 muncul dan menimbulkan ancaman pelemahan ekonomi. Dia mengingat kembali, dirinya dan Komisi XI DPR menyepakati upaya burden sharing untuk menghindarkan krisis ekonomi di Indonesia.
Kala itu, BI melakukan pembelian surat berharga negara (SBN) sebagai upaya burden sharing sebesar Rp 1.104,85 triliun untuk periode 2020-2022.
"Barangkali bapak ibu masih ingat, saya masih ingat betul 7 Juli 2020 kita rapat dari pagi sampai sore, kita memutuskan bersama burden sharing. Itu proses panjang dan penuh perdebatan dan ujungnya sepakat. Saya terima kasih karena Komisi XI menyetujui burden sharing yang akhirnya selamatkan negara dari krisis," ungkap Perry.
Kini di ujung masa jabatannya yang pertama ekonomi masih juga menunjukkan ketidakpastian. Mulai dari adanya dampak perang Rusia-Ukraina, ancaman perang dagang, hingga rusaknya mata rantai ekonomi setelah krisis ekonomi karena COVID-19 usai.
"Ini yang dihadapi sekarang adalah untuk mengawal ekonomi ke depan. Karena ekonomi dunia terancam turun, inflasi masih tinggi, Fed Fund Rate tinggi. Dolar pun semakin kuat dan segala ketidakpastian lainnya yang muncul," kata Perry.
(hal/zlf)
