Pemerintah menegaskan akan membangun sistem pengawasan untuk menjamin agar pengelolaan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dilakukan dengan baik, akuntabel dan transparan. Hal ini untuk mencegah agar pengalaman buruk di Asabri tidak terulang lagi.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pengawasan dana Tapera dilakukan oleh Komite Pengawasan BP Tapera. Komite ini berisi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta perwakilan OJK dan profesional.
"Ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Jangan sampai terjadi seperti Asabri," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (31/5/2024).
"Asabri waktu saya jadi panglima TNI, saya nyentuh saja tidak bisa, menempatkan orang saja tidak bisa," tambahnya.
Saat itu, Moeldoko heran mengapa uang prajuritnya tidak bisa dilihat olehnya.
"Bayangkan panglima TNI punya anggota 500.000 prajurit, nggak boleh nyentuh Asabri. Akhirnya kejadian seperi kemarin, kita nggak ngerti," katanya.
Dengan adanya komite ini, dia yakin pengelolaan dana Tapera akan lebih transparan dan akuntabel.
"Nggak bisa macam-macam karena semua bentuk-bentuk investasi akan dijalankan pasti dikontrol dengan baik oleh para komite dan secara umum oleh OJK," ucap Moeldoko.
(kil/kil)