Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka-bukaan terkait kredit menganggur atau fasilitas kredit yang belum ditarik (undisbursed loan) mencapai Rp 2.304 triliun per Juni 2025. Angka itu naik dari periode yang sama tahun lalu senilai Rp 2.152 triliun.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan kredit menganggur tersebut sudah disetujui oleh bank kepada nasabah dan tinggal menunggu direalisasikan. Artinya sudah ada perjanjian untuk pengembangan usaha-usaha tertentu.
"Saya kira juga ini sebetulnya merupakan suatu confidence karena ini sudah di-sign, sudah ditanda tangan, tentu kan sudah ada agreement untuk pengembangan-pengembangan usaha-usaha tertentu," kata Dian dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (17/9/2025).
Menurut Dian, kredit menganggur yang besar menunjukkan potensi ekspansi kredit sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.
"Ini sebetulnya menunjukkan potensi ekspansi kredit kita yang Rp 2.300 triliun itu ada sangat besar, sebetulnya untuk bisa nanti mendorong pertumbuhan perekonomian ke depan," imbuhnya.
Berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, Dian menyebut akan terjadi percepatan realisasi kredit pada akhir tahun. Ia optimis realisasi kredit akan terserap maksimal pada tahun ini.
"Ini akan ada yang kita sebut sebagai business cycle. Jadi memang kalau kita melihat, itu menjelang akhir tahun di normalnya, ini akan terjadi percepatan realisasi," ucapnya.
Penempatan Dana Pemerintah Rp 200 T Dinilai Tambah Beban
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit menilai penempatan dana pemerintah senilai Rp 200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) hanya menjadi beban bagi perbankan. Pasalnya kredit nganggur saja mencapai Rp 2.304 triliun per Juni 2025.
"Yang nganggur saja sudah Rp 2.000-an (triliun), tambah Rp 200 (triliun), kita nggak tahu nih untuk apa. Rp 2.000 triliun belum bisa dimaksimalkan, masuk lagi Rp 200 triliun, malah bikin beban," ucap Dolfie dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.
Awalnya Dolfie menyoroti Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan yang tidak pernah mencapai level 90%. Pada Juli 2025 sempat meningkat menjadi 86,54%, namun turun ke level 86,03% pada Agustus 2025 dan berlanjut turun menjadi 85,34% setelah mendapatkan penambahan dana dari pemerintah.
"Mau mengejar sampai 90 saya nggak tahu apa bisa atau tidak dunia usaha kita itu," ucap Dolfie pesimis.
Tonton juga video "Dirut Sritex Ngaku Tak Terlibat Kasus Kredit Bank, Kejagung Bilang Begini" di sini:
(kil/kil)