Bank Indonesia (BI) menyatakan siap menanggung sebagian beban bunga untuk sejumlah program strategis pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan penguatan ekonomi kerakyatan. Hal ini disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).
"Kami sudah melakukan kesepakatan, salah satunya terkait pembelian SBN sesuai strategi moneter yang ekspansif. Soal beban bunganya, untuk program ekonomi kerakyatan kami memahami bahwa tidak wajar jika dibebankan pada suku bunga pasar. Karena itu, untuk program dalam Asta Cita, kita sepakat menanggungnya secara bersama - setengah-setengah," ujar Perry.
Perry menjelaskan, BI dan pemerintah telah menyepakati pembagian beban bunga untuk program perumahan rakyat dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes).
Sebagai contoh, dalam program pembiayaan perumahan rakyat, pemerintah memperoleh imbal hasil sekitar 0,5% dari penempatan dana. Dengan asumsi SBN tenor 10 tahun berada di level 6,3%, setelah dikurangi 0,5% dan dibagi dua, BI akan menanggung sekitar 2,9% bunga, sehingga beban bersih pemerintah menjadi lebih ringan.
"Kami tambah bunga ke pemerintah. Jadi, dari total 6,3%, dikurangi 0,5% karena pemerintah dapat imbal hasil, tinggal 5,8%. Lalu 5,8% dibagi dua, jadi 2,9%. Nah, BI bayar 2,9%, sehingga beban pemerintah bersihnya juga 2,9%," jelasnya.
Sementara untuk program Kopdes Merah Putih, pemerintah memperoleh imbal hasil 2% dari penempatan SBN. Dengan tingkat bunga 4,3%, maka sisanya dibagi dua. BI menanggung 2,15% dari total bunga tersebut.
"4,3% dibagi dua, berarti BI bayar 2,15%. Jadi, biaya yang ditanggung APBN untuk Kopdes hanya 2,15%. Ini semua bagian dari program ekonomi kerakyatan yang sudah kami sepakati bersama. Keputusan Presiden-nya juga sudah kami tanda tangani," pungkas Perry.
Tonton juga video "Bank Cukup Bayar Bunga 2% Kalau Dana Rp 200 T Disalurkan ke Kopdes" di sini:
(rrd/rrd)