.webp)
Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk pertama kalinya dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan. Hadir dalam rapat tersebut Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono yang mewakili Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pihaknya mengundang perwakilan dari pemerintah guna memperkuat koordinasi kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah. Tujuannya untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara bersama dan berkelanjutan.
"Berdasarkan Pasal 43 ayat 1 huruf a UU BI, Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara. Sesuai UU BI di atas, Dewan Gubernur memandang perlu mengundang Menteri Keuangan untuk hadir dalam setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan," kata Perry dalam konferensi pers virtual, Rabu (19/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perry menyebut Dewan Gubernur melalui surat undangan Gubernur BI mengundang Menteri Keuangan dimulai dalam Rapat Dewan Gubernur bulan November 2025. Hanya saja kehadiran Menteri Keuangan diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan berdasarkan surat kuasa.
"Dari kehadiran Menteri Keuangan yang diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan tadi, banyak informasi yang sangat bagus dalam mempererat koordinasi fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter BI untuk bersama-sama menjaga stabilitas makro ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di tengah ketidakpastian global," beber Perry.
Menurut Perry, koordinasi kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah semakin penting. Hal ini mempertimbangkan perkembangan ekonomi terkini yang menghadapi ketidakpastian global hingga perlunya menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan.
Dalam Rapat Dewan Gubernur, kata Perry, Wakil Menteri Keuangan memberikan perkembangan terkini mengenai kondisi pengeluaran fiskal pemerintah yang disebut semakin tinggi pada kuartal IV-2025 karena belanja kementerian dan lembaga (K/L) dan program sosial.
"Dengan ekspansi fiskal ini, tentu saja sinergitas dengan kebijakan moneter semakin bagus bersama menjaga stabilitas mendorong pertumbuhan ekonomi," ucap Perry.
Selain itu, Wakil Menteri Keuangan juga mengungkapkan rencana untuk menerbitkan surat berharga negara (SBN) baik dalam negeri maupun luar negeri.
"Ini sangat penting untuk bersama-sama menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilitas sistem keuangan, termasuk untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Dengan sinergitas ini, dengan rencana penerbitan SBN di dalam maupun luar negeri ini, akan semakin bagus sinerginya dengan operasi moneter oleh BI," pungkas Perry.
Simak juga Video Purbaya soal Anggito Jadi Ketua LPS: Otomatis Mundur dari Wamenkeu
