.webp)
Komisi VII DPR RI mendorong penguatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Diketahui hingga November, ketercapaian KUR mencapai 83% dari target nasional.
Anggota Komisi VII DPR RI, Andhika Satya Wasistho menilai capaian ini menandai peluang besar penciptaan lapangan kerja baru khususnya di wilayah perdesaan dan pinggiran kota. Meski begitu, ia menekankan penyaluran KUR masih cenderung berorientasi pada pemenuhan target kuantitatif, terutama peningkatan jumlah debitur baru.
Ia menegaskan, pendekatan ini belum diimbangi dengan pendampingan yang memadai bagi para penerima KUR. Menurutnya, bank BUMN juga diminta untuk tidak hanya mengejar target debitur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bank Himbara tidak hanya mengejar target debitur baru, tetapi harus memastikan adanya pendampingan yang jelas dan terukur bagi debitur," ujar Andhika dalam keterangan tertulis, Kamis (20/11/2025).
Ia menjelaskan, minimnya asistensi ini menjadi salah satu penyebab UMKM kesulitan mengelola kredit secara optimal dan mempertahankan keberlanjutan usaha. Andhika juga mendorong peran Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) untuk mengoptimalkan penyaluran KUR.
BUMDESMA dipercaya memiliki keunggulan dalam memahami kondisi sosial ekonomi desa dan karakteristik usaha lokal. Melalui kolaborasi ini, ia meyakini penyaluran KUR akan lebih tepat sasaran dengan risiko kredit yang lebih rendah.
Peran BUMN seperti PT Jamkrindo juga disebut perlu sebagai lembaga penjamin yang berfungsi menjembatani pelaku UMKM yang belum bankable. Jamkrindo dapat berkontribusi signifikan dalam memperluas akses pembiayaan produktif bagi usaha kecil.
Andhika juga meminta Kementerian UMKM memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar penyaluran KUR ke depan dapat berlangsung lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan.
"Kementerian UMKM harus menjadi hub yang menghubungkan seluruh pemangku kepentingan agar BUMDESMA dapat diberdayakan dan KUR benar-benar memberikan dampak bagi ekonomi kerakyatan," pungkasnya.
Simak juga Video 'Pemerintah Setujui KUR Kekayaan Intelektual, Anggarkan Rp 10 Triliun':
(ara/ara)
