Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai rencana BPI Danantara terlibat dalam setiap pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bukanlah hal yang wajar. Pasalnya, APINDO menilai Danantara lebih menyerupai pelaku usaha dibanding pembuat kebijakan.
Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi APINDO Aviliani mengatakan, dibandingkan Danantara, akan lebih tepat jika yang masuk ke KSSK adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Menurutnya, kementerian tersebut memiliki peran penting dalam mengoordinasikan sektor riil sehingga kebijakan keuangan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan dunia usaha.
"Danantara itu sama sebenarnya dengan sektor swasta, bagian dari BUMN kan. Mestinya yang masuk itu lebih ke kementerian, karena kementerian itu yang membuat kebijakan," ujarnya di Kantor APINDO, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Aviliani menduga alasan Danantara dilibatkan dalam KSSK karena lembaga tersebut akan menerbitkan obligasi dalam jumlah besar yang berpotensi memengaruhi stabilitas sistem keuangan.
"Mungkin kenapa Danantara masuk, karena Danantara akan mengeluarkan obligasi yang cukup besar. Nah, obligasi yang cukup besar itu akan mempengaruhi sistem keuangan juga, gitu. Itu kemungkinan kenapa Danantara dimasukkan. Jadi memang nggak... nggak wajar, tapi kemungkinan penyebabnya adalah karena akan besar obligasi yang dikeluarkan oleh Danantara, gitu," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar BPI Danantara terlibat dalam setiap pengambilan keputusan KSSK.
KSSK bertugas memantau dan menjaga ketahanan sistem keuangan nasional. Selama ini, KSSK beranggotakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Arahan tersebut diungkapkan Rosan usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan jajaran KSSK di Istana Kepresidenan.
"Nanti ini KSSK diminta juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya," kata Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).
Rosan mengatakan, dengan keterlibatan Danantara di KSSK, setiap keputusan yang diambil diharapkan dapat memberikan dampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya didorong dari sisi moneter dan fiskal, tetapi juga dari dunia usaha, khususnya BUMN.
"Supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari sisi fiskal dan moneter saja. Jadi lebih ke whole ecosystem-nya. Jadi arahannya adalah KSSK plus, plus Danantara," jelas Rosan.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa dengan adanya arahan dari Prabowo tersebut, ke depan Danantara akan mengikuti setiap rapat KSSK bersama anggota lainnya.
"(Ke depan ikut rapat?) Iya, tadi arahannya sih begitu," ujar Rosan.
(hrp/fdl)