.webp)
Skema tadpole dengan angsuran yang lebih besar di awal periode pinjaman daring (pindar) dinilai bisa merugikan peminjam. Hal ini dinilai tidak sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen, karena masyarakat yang mengakses pinjaman justru berada dalam kondisi membutuhkan dana.
Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menyoroti pola pembayaran dalam skema Tadpole yang membuat kewajiban peminjam sangat besar pada awal masa pinjaman, kemudian semakin kecil pada periode berikutnya. Menurut Harris, kemudahan akses pinjaman online harus diikuti dengan tanggung jawab penyelenggara dan regulator untuk memastikan produk pinjaman ditawarkan secara transparan, adil, dan tidak mengeksploitasi masyarakat yang sedang membutuhkan uang.
"Jadi, skema Tadpole itu adalah kewajibannya dari pinjaman itu di awal dibebankan besar sekali, baru kemudian di belakangnya kecil. Saya melihat persoalan ini bukan semata-mata soal pinjaman online saja, tetapi persoalan ini adalah persoalan perlindungan konsumen dan integritas dari industri jasa keuangan," tegas Harris dalam keterangannya, Senin (7/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai skema Tadpole tidak adil bagi peminjam karena masyarakat yang mengajukan pinjaman pada dasarnya membutuhkan dana karena tidak memiliki uang yang cukup pada saat tersebut. Ketika peminjam justru diwajibkan membayar cicilan dalam jumlah besar pada awal periode, manfaat dana yang diperoleh menjadi relatif lebih kecil.
"Skema Tadpole sudah dibatasi oleh OJK karena memang tidak fair terhadap borrower. Borrower ketika meminjam ya sudah pasti karena tidak mempunyai uang di awal. Ketika harus membayar lebih besar di awal, maka yang didapatkan akan relatif lebih sedikit. Bagi konsumen itu tentu sangat memberatkan ketika dibebankan di awal. Pinjaman daring seharusnya memberikan skema yang adil bagi konsumen," ujar Nailul.
Nailul menjelaskan, skema Tadpole sebenarnya digunakan penyelenggara untuk mengurangi risiko gagal bayar pada akhir periode pinjaman. Dengan membebankan cicilan lebih besar di awal, perusahaan dapat memastikan sebagian besar kewajiban peminjam telah dibayarkan sebelum memasuki masa akhir pinjaman.
Sebagai gambaran, peminjam mengambil pinjaman dengan pokok utang Rp 1 juta dan bunga Rp 300 ribu. Dengan demikian, total kewajiban yang harus dibayarkan mencapai Rp 1,3 juta. Dalam skema Tadpole dengan tiga kali pembayaran, cicilan dapat dibuat tidak sama, yakni Rp 700 ribu pada cicilan pertama, Rp 400 ribu pada cicilan kedua, dan Rp200 ribu pada cicilan ketiga.
Dengan pola tersebut, pokok utang sudah tertutupi pada pembayaran awal. Bagi perusahaan, mekanisme ini dapat mengurangi risiko kerugian apabila peminjam mengalami gagal bayar pada akhir periode. Namun, dari sisi peminjam, pola tersebut membuat beban pembayaran jauh lebih berat pada awal masa pinjaman.
Nailul menilai, jika konsumen memang memiliki kemampuan untuk membayar lebih besar di awal, hal tersebut seharusnya menjadi pilihan, bukan kewajiban. Konsumen dapat diberikan opsi untuk melakukan pembayaran lebih besar atau menempatkan dana sebagai deposit yang dapat digunakan ketika dibutuhkan. Dengan mekanisme tersebut, konsumen tetap memiliki fleksibilitas menggunakan dananya dan tidak otomatis terbebani pembayaran besar pada awal masa pinjaman.
Industri Diminta Perbaiki Credit Scoring
Nailul menilai industri pindar tidak akan mengalami persoalan apabila skema Tadpole tidak lagi digunakan. Penyelenggara masih dapat menerapkan skema cicilan biasa yang membagi kewajiban pembayaran secara lebih merata setiap periode. Menurutnya, penghentian skema Tadpole justru dapat mendorong platform memperbaiki sistem penilaian kelayakan kredit atau credit scoring agar lebih prudent.
"Jika skema Tadpole tidak dipakai, industri pindar kan tidak ada masalah juga dengan skema biasa. Justru saya pribadi melihat ada tekanan ke platform untuk membuat sistem credit scoring yang lebih prudent," katanya.
Selama ini, kata Nailul, platform menganggap skema Tadpole dapat digunakan untuk mengantisipasi tingginya risiko gagal bayar. Padahal, penerapan skema tersebut membuat peminjam harus menghadapi beban pembayaran yang tinggi sejak awal.
"Selama ini kan platform beranggapan untuk menghindari gagal bayar tinggi, maka Tadpole, justru Tadpole ini bisa membuat borrower harus membayar tinggi di awal," ujarnya.
Selain pola pembayaran, Nailul menekankan pentingnya transparansi mengenai bunga dan biaya pinjaman. Setiap perhitungan bunga dan biaya lainnya harus disampaikan secara terbuka kepada konsumen. Ia juga mengingatkan agar tidak terdapat biaya tersembunyi (hidden cost) dalam skema pinjaman yang ditawarkan kepada masyarakat. Penyelenggara wajib menjalankan layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk batasan bunga yang ditetapkan regulator.
AFPI Diminta Sejalan dengan Regulator
Nailul juga mengharapkan AFPI sebagai asosiasi industri pindar memiliki sikap yang searah dengan regulator dalam penerapan skema pinjaman daring. Menurutnya, AFPI tidak seharusnya mengambil kebijakan yang melampaui ketentuan regulator. Di sisi lain, kepentingan konsumen tetap harus menjadi perhatian dalam setiap skema pembiayaan yang ditawarkan.
"AFPI harus searah dengan regulator. AFPI tentu tidak boleh bertindak melebihi regulator. Namun demikian, konsumen harusnya diberikan informasi yang jelas, kemudian diberikan hak untuk memilih melanjutkan atau tidak dengan skema tersebut," kata Nailul.
Dengan transparansi informasi dan pilihan yang jelas bagi konsumen, peminjam diharapkan dapat memahami konsekuensi finansial sebelum menyetujui pinjaman. Hal ini sekaligus menjadi bagian penting dalam menjaga perlindungan konsumen dan kepercayaan terhadap industri pinjaman daring.
