Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyebut dana kelolaan atau Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank Pembangunan Daerah (BPD) menurun signifikan. Kondisi tersebut terjadi imbas kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Transfer ke Daerah (TKD).
"Saya juga monitor kondisi Dana Pihak Ketiga BPD itu turun dengan signifikan, karena kan transfer ke daerahnya berkurang," ungkap Purbaya dalam rapat kerja gabungan Komite IV DPD RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Meski begitu, Purbaya mengaku akan terus memonitor kondisi DPK perbankan daerah. Ia juga mengaku resah jika ada gangguan yang terjadi pada sistem perbankan, mengingat saat ini Purbaya juga menjabat sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Ia juga sempat menempatkan sejumlah Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada beberapa BPD, seperti Bank Jakarta dan Bank Jatim. Sebelumnya pemerintah lebih dulu menempatkan SAL pada Himpunan Perbankan Milik Negara (Himbara).
"Saya sempat berpikir, oke kita kan naruh uang di Himbara, gimana kalau kita coba-coba di beberapa BPD, ditaruh bank yang sejenis. Selama ini baru dua BPD yang dapat, DKI dan Jawa Timur. DKI Rp 2 triliun, Jawa Timur Rp 1 triliun," jelasnya.
Pemerintah pusat juga memastikan tidak ada rencana memindahkan penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) ke bank-bank Himbara. Menurut Purbaya, kebijakan tersebut berisiko membuat banyak Bank Pembangunan Daerah (BPD) bangkrut.
Purbaya mengaku heran dengan munculnya informasi tersebut. Ia bahkan sempat mendapat konfirmasi langsung dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait isu pemindahan penyaluran gaji ASN itu.
"Bahkan satu hari, satu pagi saya kaget, Menteri Dalam Negeri menanyakan kebijakan saya. 'Kenapa Akang bikin begitu?' Dia bilangnya, Kang, saya barangkali lebih tua sih. Saya banyak duit dipanggil kang biar duitnya keluar. Saya juga kaget, Pak Menteri, enggak ada kebijakan itu, kita juga ngerti. Kalau itu dilakukan bank BPD, pasti akan jatuh," pungkasnya.
(ahi/ara)