Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung yang beralamat Jalan Jorong Simpang Empat Nagari Labuh Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Pencabutan izin tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 tanggal 19 November 2026.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari pengawasan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan dan menjaga kepercayaan masyarakat. OJK pada 5 November 2025 telah menetapkan BPR LPN Labuh Gunung dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12%.
Kemudian pada tanggal 30 Oktober 2026, OJK menetapkan BPR LPN Labuh Gunung dalam status BPR Dalam Resolusi (BDR) karena tidak dapat melakukan penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas.
"OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR LPN Labuh Gunung agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ungkap OJK dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (20/11/2026).
Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tanggal 10 November 2026, ditetapkan cara penanganan BDR perusahaan dengan melakukan likuidasi dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung.
Menindaklanjuti permintaan LPS, OJK mencabut izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung sesuai Pasal 19 POJK tersebut. Setelah pencabutan izin ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan simpanan sekaligus memproses likuidasi bank.
(ahi/ara)