Zaman Pak Harto Bisa Bangun 200.000 Rumah Subsidi/Tahun, Saat Ini Hanya 35%

Jakarta - Pembangunan rumah sederhana tapak (RST/subsidi) dalam 8 tahun terakhir pembangunannya rata-rata hanya 50.000 sampai 70.000 unit per tahun atau jauh dari target rata-rata 200.000 rumah.

Padahal pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto mampu membangun 150.000 - 200.000 unit rumah per tahun. Capain pembangunan RST/rumah subsidi setiap tahunnya saat ini hanya 35% dari capaian era Orde Baru.

Hal ini disampaikan oleh Pakar properti dan perumahan, Panangian Simanungkalit dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/9/2014)

Panangian menambahkan, pemerintahan baru nanti memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat. Salah satunya adalah dengan memfokuskan lini kerja dari dinas perumahan di daerah. Persoalan perumahan terutama kurang pasokan (backlog) rumah yang mencapai 15 juta unti menurut data BPS belum juga terpecahkan persoalannya.

Ia mengatakan, hal pertama yang harus dilakukan pemerintah baru adalah melakukan terobosan di sektor perumahan.

Panangian mengatakan, untuk mengantisipasi ketersediaan lahan yang menipis, pembangunan rumah bisa dilakukan dengan konsep rusun atau kampung deret yang sudah dilaksanakan oleh Gubernur Joko Widodo (Jokowi)

"Tapi ini semua sangat tergantung pada kemauan politik menterinya. Demokrasi itu kan mendengar suara rakyat, menteri melakukan apa yang dibutuhkan rakyat. Itu yang namanya pelayan negara," kata Panangian.

Menurut Panangian, Menteri Perumahan Rakyat nanti diharapkan bisa lebih aktif menggandeng pihak swasta untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena menurutnya tidak dapat dipungkiri peran swasta dalam pembangunan perumahan memiliki kontribusi yang cukup besar.

"Sehingga perlu strategi khusus untuk mengajak mereka ikut mengatasi persoalan backlog, selain tentunya tidak melupakan peran berbagai pihak yang punya tujuan sama untuk mengatasi backlog," tambah dia.

Ia mengatakan sebenarnya sudah ada beberapa terobosan yang dilakukan oleh Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Seperti di tahun 2007 dicanangkan konsep pembangunan 1.000 tower rumah susun sederhana milik (rusunami) yang digagas Wapres Jusuf Kalla saat itu. Namun sayang, program ini tidak berjalan mulus sesuai dengan rencana karena berbagai kendala.

"Mungkin hanya terealisasi sekitar 10%, 100 tower saja yang terbangun di beberapa kota besar saja," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menilai, hal krusial yang perlu dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kurang pasok perumahan adalah dengan menyediakan bank tanah juga mempercepat realisasi tabungan perumahan.

"Bank tanah milik pemerintah bisa jadi solusi penyediana rumah. Karena harga bisa dikendalikan, selain itu juga Tapera dan perlu badan perumahan sebagai eksekutor," kata Ali.

(zul/hen)