Sudah 7 Dekade, Masalah Penyediaan Rumah di RI Belum Tuntas

Jakarta - Penyediaan rumah atau papan menjadi satu kebutuhan primer atau dasar yang masih belum tuntas sejak Indonesia merdeka 72 tahun yang lalu.

Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid dalam acara Dialog Nasional Penyelenggaraan Perumahan di Hotel Ambhara, Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Sampai saat ini, masih banyak masyarakat Indonesia yang diketahui belum memiliki rumah, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mendominasi penduduk Indonesia. Sehingga ini menjadi salah satu pekerjaan rumah prioritas yang harus diselesaikan pemerintah lewat program sejuta rumah.

Baca juga: Program Rumah DP Rp 0 Masih Buram

"Membicarakan perumahan sudah 7 dekade, tapi belum bisa memuaskan dan menyelesaikan. Kongres perumahan rakyat pertama tahun 1950, beragam masalah masih dijumpai, MBR banyak di kota-kota besar, sedang, dan tidak beruntung dalam mendapatkan rumah layak. Kita melihat masih banyak masalah," katanya.

Salah satu masalah mendasar dalam penyediaan hunian layak bagi MBR adalah akses pembiayaan untuk MBR. Sementara negara memiliki alokasi anggaran yang harus dibagi untuk kebutuhan lainnya, anggaran untuk membantu penyediaan rumah bagi MBR juga terbilang tak sedikit.

Baca juga: Begini Hitung-hitungan Cicilan DP Rp 0 Versi Pemprov DKI

"Pembiayaan, negara uangnya sedikit. Makanya kita dorong terus skema-skema baru, makanya kita mau dorong swasta," ujarnya.

Tantangan lainnya untuk penyediaan rumah rakyat ke depan di antaranya membangun sistem penyediaan tanah. (eds/zul)