Jakarta -
Program penyediaan hunian rumah rakyat tanpa uang muka alias DP Rp 0 yang digagas oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno masih belum jelas.
Ada banyak konsep atau rancangan yang masih belum jelas peruntukannya, padahal groundbreaking salah satu hunian dari program ini sudah terlaksana sejak medio Januari 2018 lalu.
Program yang telah digaungkan sejak masa kampanye Pilkada DKI Jakarta tahun lalu ini bahkan terus mengalami sejumlah perubahan. Sebut saja mulai dari bentuk rumah yang dibangun, syarat penghasilan masyarakat yang boleh membeli rumah, hingga soal anggaran yang disiapkan untuk menalangi uang muka yang tak dibayar di awal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Target Pemprov DKI yang begitu tinggi untuk penyediaan rusunami pun terbentur dengan kuota FLPP dari alokasi DIPA FLPP 2018 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno bilang, pihaknya akan meminta penambahan kuota untuk subsidi FLPP dari pemerintah pusat atau menyediakan sendiri subsidi bunga cicilan seperti FLPP dari Pemprov DKI.
"Jadi FLPP yang untuk DKI hanya 477 unit kalau tidak salah. Dan kita lagi minta penambahan buat skema FLPP. Nah niat kita adalah menyandingkan program pemerintah pusat dan pemrintah daerah. Seandainya sudah terpenuhi semua kuota untuk FLPP, kita harus punya sistem sendiri yang memilki karakteristik yang sama. Jadi kalau misalnya tidak lagi dimungkinkan menggunakan skema dari pemerintah pusat, berarti pemerintah daerah yang harus menyediakannya. As simple as that," katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (14/3/2018).
Sandi sendiri meyakinkan, bahwa program ini bakal sukses dan tak hanya jadi sekedar jargon kampanye semata.
"Kita tidak mau program ini (rumah DP Rp 0) hanya jargon, pemikiran yang wacana dan eksekusi tidak terfokus. Kita sudah mulai berjalan dan insya Allah dalam waktu dekat akan memiliki bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)," katanya.
Bagaimana perkembangan program DP Rp 0 sejauh ini? Simak ulasan lengkapnya:
Sesuai dengan nama programnya, masyarakat dijanjikan untuk dibebaskan uang muka atau DP (down payment) yang biasanya diambil dari sekian persen harga rumah, dengan cara ditalangi oleh Pemprov DKI. Namun sampai saat ini, belum diketahui besaran dana yang disiapkan untuk menalangi besaran uang muka tersebut.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan bahkan mengatakan, dana tersebut masih belum diketahui apakah disediakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Kalau itu (DP) bisa dari PPDPP (pengelola dana pembiayaan perumahan pemerintah pusat/Kementerian PUPR) selaku BLUD nya pemerintah pusat, bisa juga dari pemerintah DKI. Tapi kalau untuk pemerintah DKI, saya belum bisa menyatakan sekarang ini. Nantilah kita lagi godok sekarang ini," katanya.
Program ini juga akan mendompleng subsidi penyediaan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) milik pemerintah pusat, yakni fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang memberikan subsidi kepada bunga cicilan menjadi sebesar 5% (flat) selama 20 tahun masa cicilan.
Namun alokasi subsidi FLPP per wilayah atau provinsi sendiri juga ditentukan oleh Pemerintah Pusat alias tak bisa memenuhi semua target yang dipasang oleh Pemprov DKI.
Hal ini membuat Pemprov DKI butuh dana tambahan untuk mensubsidi cicilan bunga menutup kurangnya dari alokasi yang sudah ditentukan. Sementara alokasi DIPA FLPP untuk Bank DKI tahun ini adalah Rp 113,04 miliar (447 unit), hunian DP Rp 0 yang di Klapa Village, Jakarta Timur justru memiliki total 703 unit.
Agustino juga belum bisa menjabarkan bagaimana strategi pendanaan yang akan disiapkan oleh Pemprov DKI terkait hal tersebut.
"Itu belum bisa saya jawab. Yang jelas kebijakan FLPP itu 5% aturannya. Kalau siapa yang menanggulangi itu, kalau selama ini, kita (Pemprov DKI) belum masuk ke situ. Itu sedang digodok," katanya.
Agustino juga belum bisa menjawab besaran dana talangan yang sebenarnya disiapkan oleh Pemprov DKI terkait bantuan DP atau uang muka tadi. Sementara sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah menyebutkan dana subsidi disiapkan sebesar Rp 800 miliar untuk menalangi DP program hunian DP Rp 0 tahun ini.
"Saya nggak mau katakan itu pinjaman atau subsidi, yang jelas yang namanya DP itu adalah dukungan dana, artinya dipinjamkan dan harus dikembalikan dalam program cicilannya itu," kata dia.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan memastikan, tak ada rumah tapak dalam program DP Rp 0 yang dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, akan sangat sulit membangun rumah tapak di Jakarta dengan harga yang masuk dalam skema subsidi pemerintah.
Batasan rumah tapak subsidi FLPP di Jakarta misalnya, ditetapkan maksimal dengan harga Rp 147 juta. Hal itu akan sulit ditemukan di Jakarta karena untuk rumah dengan luas tanah 45 m2 saja, harga tanahnya sudah mencapai Rp 135 juta dengan asumsi harga per meter perseginya Rp 3 juta.
"Kenapa kita nggak mau rumah tapak, karena harga rumah tapaknya itu besar sekali. Rumah tapak subsidi itu maksimal harganya Rp 140 juta per unit, di Jakarta harga tanahnya sudah berapa? Jadi kalau rumah tapak di DKI itu nggak mungkin dengan FLPP. Tapi kalau nggak FLPP, ya bisa saja," kata Agustino.
Hal ini pula yang mengkonfirmasi kenapa Pemprov DKI Jakarta tak masuk dalam pembangunan rumah tapak DP Rp 0 di Rorotan.
"Di Rorotan itu, luas bangunan 27 m2, tanah 45 m2. Tanahnya saja sudah 135 juta, belum bangun rumahnya lagi. Oleh karena itu kita hindari rumah tapak. Jadi nggak bisa kita rumah tapak karena melampaui FLPP yang Rp 147 juta," katanya.
Pembelian rumah susun DP Rp 0 hanya boleh dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah atau berkeluarga. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjelaskan, hal tersebut dilakukan agar hunian dengan persyaratan batas penghasilan Rp 4 juta hingga Rp 7 juta itu bisa terjangkau.
"Syaratnya sudah menikah. Jadi untuk jomblo, mohon maaf. Jadi harus punya surat keterangan menikah dari kelurahan," katanya.
Syarat lainnya adalah pasangan yang telah menikah tersebut harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Jakarta. Untuk itu, calon konsumen nantinya harus menyertakan fotocopy e-KTP DKI Jakarta yang dikeluarkan tahun 2013 atau sebelumnya, fotocopy Kartu Keluarga (KK), serta belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi perolehan rumah berupa pemilikan rumah dari Pemerintah Pusat maupun Daerah.
Pemohon atau calon konsumen juga harus menunjukkan bukti masa kerja atau usaha minimal 1 tahun. Lalu fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi, serta bukti penghasilan dalam satu keluarga tidak melebihi batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (Rp 7 juta).
"Kalau di FLPP maksimal penghasilan Rp 7 juta. Tapi kalau suami misalnya penghasilannya Rp 7 juta, isteri Rp 3 juta, itu nggak masalah. Tapi kalau salah satunya penghasilannya sudah lewat dari Rp 7 juta, nggak boleh," ujarnya.
Pemprov DKI memberikan simulasi terkait besaran cicilan angsuran yang nantinya akan diangsur oleh konsumen.
Dari simulasi KPA (kredit pemilikan apartemen) yang diterima detikFinance, Rabu (14/3/2018), angsuran untuk rusunami tipe 21 diperkirakan sebesar Rp 1,2 juta per bulan. Angsuran tersebut akan dicicil setiap bulan selama 20 tahun.
Angka tersebut didapat dari jumlah plafon kredit ditambah suku bunga yang harus dibayar selama 20 tahun dibagi jumlah bulan dari tenor (240 bulan). Adapun jumlah plafon kreditnya sebesar Rp 184,8 juta, sedangkan jumlah suku bunga FLPP (5% flat 20 tahun) sebesar Rp 107,9 juta.
Sedangkan angsuran untuk rusunami tipe 36 diperkirakan sebesar Rp 2,1 juta per bulan. Angsuran tersebut akan dicicil setiap bulan selama 20 tahun.
Angka tersebut didapat dari jumlah plafon kredit ditambah suku bunga yang harus dibayar selama 20 tahun dibagi jumlah bulan dari tenor (240 bulan). Adapun jumlah plafon kreditnya sebesar Rp 316,8 juta, sedangkan jumlah suku bunga FLPP (5% flat 20 tahun) sebesar Rp 184,97 juta.
Namun belum diketahui berapa jumlah DP yang nantinya akan ditalangi oleh Pemprov DKI dan bagaimana skema cicilan DP tersebut harus dibayar. Hal ini membuat jumlah cicilan yang dibayar belum termasuk jumlah DP talangan yang harus dibayar.
Tahapan pelaksanaan program Rp DP 0 nantinya dimulai oleh pembangunan hunian terlebih dahulu oleh pengembang. Jika rumah telah tersedia, warga dapat mengajukan permohonan hunian dan bantuan pembiayaan ke satuan kerja Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD).
BLUD kemudian melakukan pemeriksaan awal dokumen sesuai persyaratan. Apabila disetujui BLUD, dokumen akan dikirimkan ke lembaga bank/non bank yang telah bekerja sama terkait program ini.
Lembaga bank/non bank itu kemudian akan melakukan verifikasi keuangan dari pemohon kredit, dan apabila disetujui, akan dilanjutkan proses perjanjian.
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
