Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 17 Mei 2018 19:05 WIB

Warga DKI Banyak Tinggal di Rumah Warisan, Ini Kata Pemerintah

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
Foto: Agung Pambudhy Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Masih banyak penduduk Jakarta yang belum memiliki rumah. Penyebabnya, karena harga rumah di Jakarta serta di kota-kota besar lainnya dinilai tinggi dan sulit dijangkau.

Lantas apa upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini?

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid mengakui bahwa rumah yang berada di kawasan perkotaan pada umumnya relatif mahal, utamanya dikarenakan tingginya harga lahan. Akibatnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak mampu membeli rumah.

"Untuk dapat menghuni rumah yang layak, masyarakat tidak harus membeli rumah sendiri, namun bisa juga dengan menyewa," kata Khalawi kepada detikFinance, Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Di samping itu, Khalawi mengatakan saat ini pemerintah juga memiliki sejumlah program untuk bisa menyediakan hunian, khususnya bagi MBR. Salah satunya dengan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

"Melalui kebijakan pembangunan rusunawa, dapat disediakan rumah yang layak dan terjangkau dengan infrastruktur yang memadai, khususnya dalam menyikapi terbatasnya dan mahalnya harga lahan di perkotaan, yang menjadi salah satu penyebab utama mahalnya harga rumah," kata dia.



Lebih lanjut dia mengatakan pemerintah juga memberikan bantuan pembiayaan melalui program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Program itu merupakan bantuan pemerintah yang diberikan kepada MBR yang telah mempunyai tabungan, dalam rangka pemenuhan sebagian uang muka peroleh rumah atau sebagian dana untuk pembangunan rumah swadaya melalui kredit atau pembiayaan bank pelaksana.

"Saat ini, pemerintah daerah termasuk DKI Jakarta juga telah memiliki program penyediaan perumahan untuk MBR. Pemerintah DKI Jakarta saat ini telah melaksanakan antara lain program pembangunan kampung susun dan program pembangunan rusunawa di beberapa lokasi di DKI Jakarta di Rawa Bebek dan Pulo Gebang," jelasnya.

"Pemerintah pusat juga mendorong pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan dalam penyediaaan perumahan bagi masyarakat, antara lain melalui bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang perumahan, sehingga alokasi anggaran pemerintah daerah untuk pembangunan perumahan lebih besar," tutupnya.

(fdl/eds)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed