Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 10 Agu 2018 21:05 WIB

Pemerintah akan Bangun Rumah Tahan Gempa di Lombok

Hendra Kusuma - detikFinance
Foto: Dok. Kementrian PUPR Foto: Dok. Kementrian PUPR
Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut tindakan rekonstruksi rumah masyarakat terdampak gempa Lombok di NTB akan melibatkan masyarakat.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihak Kementerian PUPR akan mendorong masyarakat untuk membangun rumah tahan bencana gempa.

"Saya sudah bicara dengan Pemkab yang menerima bantuan, yang ingin bangun (rumah) lagi harus ikut konstruksi tahan gempa yang akan digaet PUPR, itu harus, kalau nggak itu mengulangi kesalahan yang lalu dengan konstruksi yang tidak tahan gempa, sederhana tapi tahan gempa," kata Basuki di Komplek Istana, Jakarta, Jumat (10/8/2018).


Metode yang akan dilakukan dalam rekonstruksi rumah ini pun sama seperti yang dilakukan pada saat bencana tsunami Aceh dan gempa Yogyakarta, yakni sistem swakelola. Di mana yang mengerjakan masyarakat didampingi PUPR.

"Jadi masyarakat tidak menonton diberi bantuan tetapi bekerja sendiri karena teknisnya kita guide betul, konstruksi di sana masih sangat sederhana, tidak tahan gempa," jelas dia

Dari hasil rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Jokowi, kata Basuki, juga sudah diputuskan bahwa pemberian ganti rugi berdasarkan klasifikasi ringan, sedang, dan berat. Rumah dengan kerusakan berat mendapat Rp 50 juta, sedang mendapatkan Rp 25 juta, sedangkan ringan Rp 10 juta.


Adapun, jumlah yang rumah rusak ada 22.721, dengan klasifikasi berat 9.220, sedang 723, dan ringan 12.278 rumah. Selain itu, pihak Kementerian PUPR juga melakukan pengecekan infrastruktur lain di NTB, seperti jembatan, sanitasi atau infrastruktur ke-PU-an.

"Semua infrastruktur, bendungan sudah kita cek semua, aman. Jembatan 12, ada retak-retak sedikit tapi struktural aman. Sekarang sudah mulai diperbaiki dang masih bisa dilalui dengan aman," tutur dia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pencairan dana ganti rugi rumah yang rusak pun melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Jadi saat ini BNP punya cash untuk bisa melakukan operasi yang bersifat emergency dan juga untuk mulai mendukung masyarakat langsung," kata Sri Mulyani.


Untuk bencana gempa Lombok, pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 4 triliun. Angka tersebut masih bisa bertambah karena disesuaikan dengan kebutuhan.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan bahwa pencairan dana bencana di Lombok sudah mencapai sekitar Rp 35 miliar.

"Sekarang fokusnya akan membantu masyarakat supaya semangat untuk bangkit kembali dan evakuasi korban yang belum ditemukan. Sekaligus membuang puing-puing itu penting banget untuk membangun semangat mereka," tutup Sri Mulyani.

(hek/eds)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed