Jokowi Minta Urus Sertifikat Tanah Pakai Sistem Digital di 2019

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta adanya digitalisasi pelayanan dalam urusan pertanahan. Jokowi meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerapkannya tahun ini.

"Saya minta di tahun ini bisa dimulai sistem layanan berbasis digital dan diterapkan di Kementerian ATR/BPN. Saya minta agar kementerian ATR/BPN mulai transfromasikan seluruh bisnis proses secara digital," ujar Jokowi saat membuka Rakernas ATR/BPN di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019).

Baca juga: Kok Bikin Sertifikat Tanah Bayar Rp 2,5 Juta? Ini Penjelasan BPN

Jokowi berharap, proses pelayanan urusan pertanahan bisa dilakukan secara elektronik, namun tetap memperhatikan aspek keamanan. Harapannya, ada kemudahan dalam hal pelayanan pada masyarakat.

"Semua berkas, dokumen ditransformasikan dalam format digital. Ini juga nggak sulit membangun sistem, platform seperti ini bukan hal yang mahal," kata dia.

Baca juga: Sertifikat Tanah Bayar Rp 2,5 Juta, Darmin: Saya Telepon Menteri ATR

Apalagi, urusan pertanahan masuk ke dalam kategori penilaian ease of doing business (EODB). Selain itu, dengan pelayanan berbasis digital, dapat mengurangi antrean di kantor pertanahan saat melayani masyarakat.

"Layanan pertanahan harus bisa diakses masyarakat dari mana saja. Sehingga kantor-kantor pertanahan harusnya tidak lagi padat orang, ngantre, penuh orang antre," terang Jokowi.


Saksikan juga video 'D'Tutorial Buat Sertifikat Tanah Zaman Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]

(dkp/ara)