Ada Wacana Pindah Ibu Kota, Pencarian Rumah di Palangka Raya Meroket

Pemerintah mengungkapkan pegawai negeri sipil (PNS) yang berada di pusat akan pindah ke luar Jawa jika pemindahan ibu kota Indonesia terealisasi. Ada dua skema yang akan digunakan pemerintah dalam memindahkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) ke wilayah ibu kota baru, yakni dengan rightsizing (penyesuaian) atau tidak.

Jika nantinya diputuskan tidak ada rightsizing, maka seluruh PNS di Jakarta akan pindah semua. Baik, PNS, parlemen, yudikatif, Kepolisian, TNI, dan kemungkinan beserta keluarganya.

Head of Real Estate Category OLX Indonesia Ignasius Ryan Hasim memperkirakan, bila benar pemerintah menggunakan skema tanpa rightsizing, maka bakal ada 4 jutaan PNS yang akan pindah ke ibu kota baru.

"Kalau semua betul kementerian dan lembaga ini dipindahkan tanpa ada rightsizing, atau artinya tanpa pengurangan jumlah karyawan sesuai dengan prioritas pemerintah, artinya ada 4,3 juta orang ASN yang harus dipindahkan ketika ibu kota lama pindah ke ibu kota baru," kata Igna.

Dengan angka itu, ia memperhitungkan total jumlah orang yang akan pindah ke ibu kota baru mencapai 15 juta. Perhitungan yang dilakukan secara internal, di mana setiap PNS tidak mungkin pindah sendiri, melainkan membawa keluarganya.

"Kan nggak mungkin semua pindah sendirian, ini kan banyak yang sudah berkeluarga, mungkin sudah punya anak dan lain-lain. Kita lihat rata-rata mungkin ada sekitar 15 juta orang pindah, itu kalau memang semuanya dipindahkan," jelasnya.

Bila demikian, maka 15 juta orang akan membutuhkan rumah baru di ibu kota baru. Namun, tidak semuanya tinggal masing-masing dengan rumah terpisah.

"Artinya 15 juta orang butuh rumah baru. Dan ini sangat menarik, karena ternyata somehow wacana itu keluar ke publik, kita lihat di Palangka Raya, pencarian properti di Palangka Raya. Data awal menunjukkan sudah ada pergerakan peningkatan, mungkin dari sisi calon pembeli, atau mungkin spekulan, atau mungkin investor," tuturnya.