Tak Ingin Seperti Negara Lain, Ini Cara Pemerintah Pindahkan Ibu kota

Jakarta - Pemerintah makin serius untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke wilayah di luar pulau Jawa. Sudah ada dua wilayah yang dikunjungi sebagai calon ibu kota baru yakni Palangka Raya dan Bukit Soeharto.

Tentunya, pemindahan ini diharapkan berjalan mulus dan lancar tanpa bayang-bayang kegagalan yang terjadi negara lain. Bagaimana caranya?

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan pemerintah memiliki sejumlah tahapan untuk pemindahan ibu kota ini.

Langkah pertama adalah memutuskan lokasi. "Tahun ini kita harapkan bisa memutuskan lokasi ibu kota baru itu. Tahun depan mulai bangun infrastruktur dasar dan galang dukungan dari politik," kata Bambang saat Blak-blakan dengan detikcom pekan lalu, di Jakarta.

Baca juga: Jokowi Blusukan Cari Calon Ibu Kota Baru di Kalimantan, Ini Hasilnya

Dia menjelaskan dukungan politik dibutuhkan agar mempermudah revisi undang-undang daerah khusus ibu kota.

Bambang menjelaskan kota baru ini akan jadi pusat pemerintahan Indonesia. "Ya artinya begini, kita ingin ibu kota baru ini, pusat pemerintahan baru ini, tidak mengulangi kegagalan negara lain. Biasanya kegagalan dalam pengertian relatif memang artinya gagal di satu pihak kan mungkin tidak gagal di lain pihak," jelas dia.

Dia mengatakan, saat ini pemerintah meyakinkan jika kota baru ini bisa berkembang cepat dan menjadi kota yang fungsional.

"Nah untuk bisa menjadi kota yang fungsional dan sekaligus mengurangi biaya investasi untuk bangun kota itu sendiri, maka kita akan memposisikan kota baru itu tidak terlalu jauh dari kota yang fungsional dan kota yang sudah punya infrastruktur yang cukup memadai," ujar dia.

Menurut dia, infrastruktur paling dasar dalam sebuah kota adalah tentunya jalan, jalan penghubung, kemudian ada bandara dan ada akses ke pelabuhan sehingga menjadikan kota sebagai salah satu kriteria lokasi.

Baca juga: Cegah Spekulan Tanah, Pemerintah Rahasiakan Lokasi Ibu Kota Baru

Bambang menyampaikan dalam membangun kota baru pemerintah menginginkan tidak terlalu jauh dari kota yang sudah berdiri dan memiliki kegiatan.

"Contohnya Naypyidaw dari Yangon yang begitu jauh dari pusat kegiatan di Yangon misalkan sehingga kota itu akhirnya menjadi sepi, meskipun menjadi ibu kota tapi ibu kota yang sebenarnya masih jauh dari potensinya, nah kita ingin tidak terlalu terlibat wah nanti kotanya sepi makanya kita akan cari yang lokasinya tidak jauh dari kota yang sudah fungsional dan ada infrastruktur yang memadai," jelas dia.


Simak Juga Video Terbaru Topreneur di 20detik:

[Gambas:Video 20detik]

(kil/zlf)