Rabu, 14 Agu 2019 19:20 WIB
Pemerintah Siapkan Lahan 18 Hektare di Bekasi untuk Rumah PNS
Ilustrasi PNS/Foto: Ari Saputra
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan menyediakan lahan seluas 18 hektare (ha) di Bekasi untuk penyediaan perumahan bagi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS. Direktur Barang Milik Negara DJKN Kementerian Keuangan Encep Sudarwan mengatakan penyediaan lahan tersebut sebagai salah satu bentuk dukungan DJKN mendukung program penyediaan rumah bagi PNS yang sempat didengungkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kita sedang kerja sama dengan PUPR untuk membangun konsep rumah ASN. Kami melihat ada kesempatan untuk mengombinasikan penyediaan rumah ASN selama mereka aktif menjabat. Itu banyak tanah-tanah milik negara yang mungkin bisa kita berdayakan untuk rumah ASN itu," katanya dalam diskusi media di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).
Encep mengatakan tanah negara yang disediakan untuk pembangunan rumah PNS tersebut berlokasi di Jalan K.H Noer Ali, Bekasi. Dia bilang lokasinya dekat dengan jalan tol.
Selain itu, ada juga lahan negara di Bogor yang disediakan untuk perumahan PNS. Namun demikian, Encep masih enggan menyebutkan lokasi persisnya di mana.
"Ada lagi di berbagai wilayah," ungkapnya.
Sebelumnya Kementerian Keuangan memang berniat untuk memanfaatkan Barang Milik Negara (BMN) dalam bentuk tanah menganggur untuk membangun rumah murah bagi PNS, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pemanfaatan aset negara tersebut dilakukan sambil menginventarisasi lahan-lahan menganggur.
Penggunaan tanah berstatus BMN dimaksudkan agar PNS, TNI, dan Polri benar-benar bisa mendapatkan hunian yang murah. Sebab, jika pemerintah menggunakan lahan komersial, maka harga tanahnya bisa berkali lipat lebih mahal.
"Bayangan kami ASN itu bisa saja ditugaskan ke mana saja. Di tempat yang baru kami ingin mereka punya tempat tinggal yang sudah ready," kata Encep.
Simak Video "Gagal Jadi PNS karena Disabilitas, Bu Dokter Tempuh Jalur Hukum"
[Gambas:Video 20detik]
(eds/ara)
"Kita sedang kerja sama dengan PUPR untuk membangun konsep rumah ASN. Kami melihat ada kesempatan untuk mengombinasikan penyediaan rumah ASN selama mereka aktif menjabat. Itu banyak tanah-tanah milik negara yang mungkin bisa kita berdayakan untuk rumah ASN itu," katanya dalam diskusi media di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).
Encep mengatakan tanah negara yang disediakan untuk pembangunan rumah PNS tersebut berlokasi di Jalan K.H Noer Ali, Bekasi. Dia bilang lokasinya dekat dengan jalan tol.
Selain itu, ada juga lahan negara di Bogor yang disediakan untuk perumahan PNS. Namun demikian, Encep masih enggan menyebutkan lokasi persisnya di mana.
"Ada lagi di berbagai wilayah," ungkapnya.
Sebelumnya Kementerian Keuangan memang berniat untuk memanfaatkan Barang Milik Negara (BMN) dalam bentuk tanah menganggur untuk membangun rumah murah bagi PNS, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pemanfaatan aset negara tersebut dilakukan sambil menginventarisasi lahan-lahan menganggur.
Penggunaan tanah berstatus BMN dimaksudkan agar PNS, TNI, dan Polri benar-benar bisa mendapatkan hunian yang murah. Sebab, jika pemerintah menggunakan lahan komersial, maka harga tanahnya bisa berkali lipat lebih mahal.
"Bayangan kami ASN itu bisa saja ditugaskan ke mana saja. Di tempat yang baru kami ingin mereka punya tempat tinggal yang sudah ready," kata Encep.
Simak Video "Gagal Jadi PNS karena Disabilitas, Bu Dokter Tempuh Jalur Hukum"
[Gambas:Video 20detik]
(eds/ara)
