Fadli Zon hingga Amien Rais Kompak Tolak Pindah Ibu Kota

Fadli menilai rencana pindah ibu kota yang dilakukan pemerintah baru berupa wacana belaka. Sebab hingga saat ini belum ada kajian lebih lanjut terkait hal itu.

"Saya masih anggap ini sebuah wacana ketimbang rencana. Karena kalau rencana sudah ada timing jelas hitung-hitungan yang jelas. Tapi yang terjadi sekarang lebih wacana yang dilontarkan oleh presiden untuk pindahkan ibu kota," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Fadli menambahkan, yang akan merasakan dampak dari rencana pemindahan ibu kota negara adalah rakyat. Oleh karena itu dirinya menggelar seminar untuk mengumpulkan aspirasi rakyat.

"Ada nggak partisipasi publik untuk didengarkan aspirasi publik. Jangan sampai dirampas oleh keinginan presiden. Apakah keinginan presiden itu mencerminkan keinginan masyarakat. Jangan sampai itu keinginan dirinya (Presiden) sendiri bukan keinginan rakyat," tambahnya.

Tak hanya itu, dalam sambutannya Fadli juga menyoal terkait belum adanya tindakan serius dari pemerintah. Itulah alasannya dia lebih menyebut rencana ini masih berupa wacana.

"Hingga saat ini belum ada dokumen legal dan konstitusional yang disampaikan pemerintah," tutupnya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyoal terkait rencana pemindahan ibu kota. Dia juga mempertanyakan terkait siapa pemberi dana untuk pindah ibu kota.

Fadli mengakui, memang pindah ibu kota merupakan hal yang biasa. Banyak dari negara lain yang sudah melakukannya.

"Kita melihat ini sebagai masalah yang kompleks. Meskipun pemindahan ibu kota hal yang biasa tentu membutuhkan persyaratan, seperti kondisi ekonomi yang baik, kemiskinan yang sangat rendah," ujarnya.

Namun kondisi ekonomi RI justru menunjukkan sebaliknya. Perekonomian menurut Fadli masih bermasalah, mulai dari defisit transaksi berjalan hingga utang luar negeri.

"Jadi persoalan dasar masih ada terus kenapa harus pindah ibu kota," tambahnya.

Memang menurut perhitungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) total kebutuhan anggaran pindah ibu kota mencapai Rp 466 triliun. Kebutuhan dana itu ditegaskan pemerintah hanya akan menggunakan sedikit dari APBN.

"Setidaknya kata Bappenas Rp 466 triliun, katanya tidak pakai APBN. Lalu siapa yang akan biayai pindah ibu kota ini?" tanyanya.

Pemerintah sendiri sudah menegaskan bahwa biaya pindah ibu kota sebagian besar akan didapat dari badan usaha baik BUMN maupun swasta. Namun hal itulah yang menjadi pertanyaan sinis Fadli.

"Kalau dibangun swasta swasta mana, swasta asing atau dalam negeri? Kalau BUMN, skemanya seperti apa? BUMN kan banyak yang rugi," tegasnya.

Rencana pindah ibu kota yang dijalankan Presiden Joko Widodo (Jakarta) menimbulkan banyak pro dan kontra. Tanggapan ini juga keluar dari Politikus Senior PAN, Amien Rais.

Amien tak setuju dengan rencana tersebut. Tanpa berbelit-belit dan menjelaskan alasannya, dia hanya bilang tolak rencana pindah ibu kota.

"Pesan kita kepada Pak Jokowi nggak usah basa basi, jadi dibatalkan saja," ujarnya dalam acara seminar Menyoal Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Menurut Amien sudah cukup banyak pihak yang menjelaskan terkait dampak negatif dari rencana pindah ibu kota. Dia mengambil kesimpulan bahwa pindah ibu kota lebih banyak dampak negatifnya.

"Menurut saya sudah cukup argumennya, ini lebih banyak mudaratnya," tambahnya.

Namun ada pernyataan Amien soal ibu kota yang cukup mencengangkan. Dia menilai pindah ibu kota saat ini bergantung dari kajian yang dilakukan China.

"Sesungguhnya pindah ibu kota itu bukan menunggu study Bappenas tapi study Beijing. Itu jelas sekali," tegasnya.

Dia juga menduga rencana pindah ibu kota ke Kalimantan Timur merupakan cara untuk mempercepat China yang mau merampas kedaulatan Indonesia.

"Pindah ibu kota ini akan percepat pengambil alihan kedaulatan Indonesia oleh China. Menurut Xi Jinping kalau negara barat bisa mencaplok negara lain, mengapa kita tidak bisa," tutupnya.