-
Jakarta tak bisa lagi dipaksakan untuk menjadi ibu kota negara. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) mengungkapkan kondisi Jakarta yang mengkhawatirkan.
Pemindahan ibu kota akan menggunakan dana sebesar Rp 466 triliun. Kementerian PPN/Bappenas bakal menghitung lagi kebutuhan anggaran membangun ibu kota baru negara di Kalimantan Timur (Kaltim). Berikut ini informasi selengkapnya:
Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan, populasi penduduk di Jakarta dan sekitarnya sudah tak terkendali.
"Jakarta sudah tidak lagi menjamin, kota metropolitan, sistem perkembangan populasi tidak terkendali," kata dia dalam acara diskusi dengan pakar dunia membahas pemindahan ibu kota, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (10/9).
Bahkan Jakarta dinobatkan sebagai salah satu kota terpadat di dunia. Pada tahun 2013 Jakarta adalah kota terpadat ke 10 dunia dan sekarang berada di posisi 9. Kepadatan Jakarta sendiri tercatat 15.000 jiwa per kilometer di 2017.
Kemacetan, polusi udara, hingga masalah kesehatan menjadi satu-kesatuan yang tak terpisahkan di Jakarta. Itu turut mengganggu produktivitas masyarakatnya, dan menghambat koordinasi dan komunikasi antar lembaga pemerintah.
"Macet buat polusi dan kerugian bisnis. Berdasarkan kajian Bank Dunia kita kehilangan Rp 56 triliun per tahun," sebutnya.
Jakarta beserta kawasan sekitarnya, yaitu Jabodetabek pun dihantui sejumlah permasalahan mulai dari polusi, banjir dan turunnya permukaan tanah.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata menerangkan bahwa anggaran senilai Rp 466 triliun belum final. Pasalnya itu masih hitungan berdasarkan tiga alternatif lokasi ibu kota baru.
"Ini pastinya yang kita siapkan biayanya berbasis tiga alternatif kemarin, tiga lokasi Kalteng, Kalsel, sama Kaltim. Jadi kita masih berdasarkan itu. Oleh karena itu dalam waktu dekat kita akan dalami lagi khusus untuk Kaltim, lebih dalam," katanya di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (10/9).
Dia belum bisa menyimpulkan apakah nantinya nilai anggaran pembangunan ibu kota baru negara bertambah atau justru berkurang.
"Itu kita belum tahu. Saya nggak bilang bakal pasti berubah. Tapi (Rp 446 triliun) kan kembali, itu kan perkiraan dari tiga lokasi yang kita belum tahu kan. Artinya belum tahu di mana. Sekarang kan presiden sudah menetapkan ya, itu kita kaji lagi," jelasnya.
Kepastian soal besaran anggaran pindah ibu kota negara akan selesai akhir tahun ini. Dalam tiga bulan ke depan pihaknya melakukan hitung-hitungan.
"Akhir tahun ini insyaallah bisa selesai karena kita dalam tiga bulan ke depan," tambahnya.
.webp)
