Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan, RUU Pertanahan perlu dikomunikasikan kembali. Masih perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait RUU ini.
"Kemarin karena yang ditunda bukan UU kita saja, yang ditunda karena yang kontroversial itu diberikan batas waktu diskusi dulu karena kontroversial UU KUHP, kemudian UU Pertanahan. Walaupun kita mengatakan setelah penjelasan seperti ini orang-orang bisa mengerti. Kita berikan batas waktu untuk diskusi lebih berlanjut dan hal-hal belum diketahui, yang salah paham, kita komunikasi," ujarnya di kantornya, Jakarta, Selasa (24/9/2019).
Beberapa hal yang membuat salah paham, kata Sofyan, seperti masalah bank tanah. Menurutnya, pandangan yang berkembang ialah tanah dikuasai swasta. Padahal, menurut Sofyan tidak begitu.
"Saya baca koran, dari medsos masalah UU kurang komunikasi aja, misalnya kecurigaan bank tanah. Padahal bank tanah betul-betul kita kuat tujuan reforma agraria lebih mudah dicapai. Kemudian penataan tanah untuk sosial, umum, pemerataan ekonomi itu lebih mudah kita capai," paparnya.
"Karena mungkin masyarakat punya gambaran bank tanah seperti bank tanah sekarang, milik swasta sehingga curiga. Padahal justru bank tanah milik negara," sambungnya.
Ada juga masalah kepemilikan properti asing. Dia mengatakan, saat ini pemerintah tengah mencari solusinya.
"Termasuk kesalahpahaman, di RUU asing tak boleh memiliki HGB tetap, tidak boleh memiliki hak memiliki tetap, yang boleh cuma hak pakai. Rumah susun itu boleh karena strata title itu dipisahkan antara tanah dengan bangunan, orang beli bangunan tanpa tanah, itu yang cari solusinya," ungkapnya.
Simak Video "Ada Polemik, Pemberlakuan Sertifikat Tanah Elektronik Ditunda!"
[Gambas:Video 20detik]
(ara/ara)
