Jumat, 04 Okt 2019 11:46 WIB
Ibu Kota Mau Pindah, Transportasi dan Logistik Harus Diperkuat
Foto: Ibad Durohman
Jakarta - Pemerintah lewat sejumlah kementerian tengah fokus mempersiapkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Dengan demikian, pusat pemerintahan dan pusat bisnis di Indonesia bakal terpisah.
Berkaitan dengan itu, aspek logistik perlu menjadi perhatian agar suplai barang dari mulai pangan hingga bahan bakar di ibu kota baru bisa terpenuhi dengan baik.
Di lain pihak, Indonesia juga tengah mengalami tantangan untuk meningkatkan daya saing dengan negara lain salah satunya adalah menurunkan biaya logistik.
Direktur The nasional Maritie Institute (Namarim), Siswanto Rusdi berpandangan, pemerintah harus mempercepat terciptanya ekosistem kepelabuhanan untuk menekan biaya logistik nasional.
"Dengan terbangunnya ekosistem kepelabuhanan, kapasitas layanan di pelabuhan pasti meningkat, dan biaya operasional logistik semakin murah. Ini langkah strategis yang harus dilakukan, selain soal pembangunan infrastruktur, jika Indonesia ingin memenangkan persaingan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara," kata dia, Jumat (4/9/2019).
Konsep yang mengintegrasikan operasional pelabuhan, pelayaran dan industri, lanjut dia, perlu dipercepat realisasinya. Percepatan itu sepenuhnya ada di tangan pemerintah.
Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), misalnya, tak lepas dari perangkat regulasi yang memayunginya. Kalangan industri perlu diberikan insentif dan kemudahan agar tertarik memindahkan produksinya ke KEK yang terakses baik dengan pelabuhan.
"Di bagian lain, pihak pelabuhan fokus mengambil peran sebagai konektor ke pasar luar negeri, bekerja sama dengan pihak pelayaran," urainya.
Dalam hal pengembangan pelabuhan di berbagai wilayah, New Priok bisa dijadikan rujukan.
"Di pelabuhan New Priok, Kalibaru (NPCT-1) sudah ada beberapa crane Super Post Panamax yang dikhususkan untuk bongkar muat kapal kontainer raksasa dengan kapasitas di atas 10 ribu TEUs. Artinya dalam konteks ini, pelabuhan seperti IPC bisa menjadi trade facilitator berskala internasional," tandas dia.
Sebelumnya, Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi mengakui biaya logistik masih menjadi kendala dalam upaya menggenjot ekspor.
Biaya logistik nasional masih lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, hingga Vietnam.
Simak Video "Korea Selatan Berminat Bantu Pembangunan Ibu Kota Baru"
[Gambas:Video 20detik]
(dna/dna)
Berkaitan dengan itu, aspek logistik perlu menjadi perhatian agar suplai barang dari mulai pangan hingga bahan bakar di ibu kota baru bisa terpenuhi dengan baik.
Di lain pihak, Indonesia juga tengah mengalami tantangan untuk meningkatkan daya saing dengan negara lain salah satunya adalah menurunkan biaya logistik.
Direktur The nasional Maritie Institute (Namarim), Siswanto Rusdi berpandangan, pemerintah harus mempercepat terciptanya ekosistem kepelabuhanan untuk menekan biaya logistik nasional.
"Dengan terbangunnya ekosistem kepelabuhanan, kapasitas layanan di pelabuhan pasti meningkat, dan biaya operasional logistik semakin murah. Ini langkah strategis yang harus dilakukan, selain soal pembangunan infrastruktur, jika Indonesia ingin memenangkan persaingan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara," kata dia, Jumat (4/9/2019).
Konsep yang mengintegrasikan operasional pelabuhan, pelayaran dan industri, lanjut dia, perlu dipercepat realisasinya. Percepatan itu sepenuhnya ada di tangan pemerintah.
Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), misalnya, tak lepas dari perangkat regulasi yang memayunginya. Kalangan industri perlu diberikan insentif dan kemudahan agar tertarik memindahkan produksinya ke KEK yang terakses baik dengan pelabuhan.
"Di bagian lain, pihak pelabuhan fokus mengambil peran sebagai konektor ke pasar luar negeri, bekerja sama dengan pihak pelayaran," urainya.
Dalam hal pengembangan pelabuhan di berbagai wilayah, New Priok bisa dijadikan rujukan.
"Di pelabuhan New Priok, Kalibaru (NPCT-1) sudah ada beberapa crane Super Post Panamax yang dikhususkan untuk bongkar muat kapal kontainer raksasa dengan kapasitas di atas 10 ribu TEUs. Artinya dalam konteks ini, pelabuhan seperti IPC bisa menjadi trade facilitator berskala internasional," tandas dia.
Sebelumnya, Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi mengakui biaya logistik masih menjadi kendala dalam upaya menggenjot ekspor.
Biaya logistik nasional masih lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, hingga Vietnam.
Simak Video "Korea Selatan Berminat Bantu Pembangunan Ibu Kota Baru"
[Gambas:Video 20detik]
(dna/dna)
