Cegah Lahan Pertanian Diserobot, Darmin Kumpulkan Menteri-menteri

Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution siang ini memanggil sejumlah menteri membahas tentang kebijakan pengendalian lahan sawah. Rapat koordinasi (rakor) tersebut dihadiri Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, yang rencananya juga dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Pantauan detikcom, Rabu (16/10/2019) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Sofyan Djalil tiba di lokasi sekitar pukul 14.00 WIB. Sementara Kepala Bappenas belum kelihatan.

Berdasarkan yang diagendakan, hadir pula Direktur Irigasi dan Rawa Ditjen SDA Kementerian PUPR Mochamad Mazid, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy, dan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Yusharto Huntoyungo.

Baca juga: Curhat Mentan, Difitnah Terima Gratifikasi Pembangunan Pabrik Gula

Berdasarkan agenda, rakor juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Abidin.

Tahun lalu, Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pemanfaatan Tanah Kementerian ATR/BPN Budi Situmorang menjelaskan, pihaknya mendata kawasan mana saja yang beralih fungsi dari kawasan sawah menjadi kawasan industri, perumahan, sampai kawasan pembangunan infrastruktur.

"Kita akan fokus ke 8 Provinsi yang terdiri dari beberapa wilayah seperti di kawasan Pulau Jawa, Bali Sumbar, NTB" kata dia di Kantor Kementeria ATR/BPN, Senin (9/4/2018).

Baca juga: Pemerintah Kesulitan Genjot Kredit Rakyat ke Sektor Produksi

Dirinya menjelaskan, pendataan tersebut dimaksudkan untuk mencegah semakin banyak lahan pertanian yang berubah fungsi menjadi peruntukan lainnya. Terkait hal itu, pihaknya akan mengajukan sistem peraturan kepada presiden untuk melindungi lahan yang beralih fungsi. Serta akan memulai kembali pendataan wilayah sawah yang beralih fungsi di Indonesia.





(toy/dna)