Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 06 Nov 2019 19:40 WIB

Dicecar DPR soal Pindah Ibu Kota, Ini Jawaban Kepala Bappenas

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Foto: Suharso Monoarfa. (Andhika Prasetia/detikcom). Foto: Suharso Monoarfa. (Andhika Prasetia/detikcom).
Jakarta - Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian PPN/Bappenas. Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mendapatkan sejumlah pertanyaan dari anggota komisi XI DPR RI terkait pemindahan ibu kota negara.

Dia dicecar oleh anggota komisi XI mulai dari timing atau waktu yang tepat hingga kesiapan anggaran.

Menanggapi hal tersebut, Suharso menjelaskan nantinya pembangunan tidak akan mengandalkan pembiayaan dari negara. Pemerintah akan membangun ibu kota baru dengan menggandeng swasta melalui skema public private partnership (PPP) maupun KPBU.

"Kita membangun tidak menggunakan APBN. Nanti ada pembiayaan-pembiayaan alternatif yang kita kembangkan. PPP memang tidak 100% oleh swasta tapi ada Internal Rate of Return (IRR) nya. Nanti yang tidak menarik bagi swasta kita usahakan agar tetap diminati atau dibantu pemerintah. Misalnya mau membangun jalan 100 km, 20 km nya oleh pemerintah dan 80 km oleh swasta," kata Suharso di komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (6/11/2019).


Sebelumnya Kementerian Keuangan sudah memasukkan anggaran di APBN 2020 untuk pemindahan ibu kota. Menurut Suharso anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan tahap awal sedangkan lanjutannya tak menggunakan APBN.

"Kalau biaya permulaan mungkin saja, tapi kalo membangun menyediakan gedung tertentu pasti enggak, kalau bangun kotanya nggak, tapi bangun infrastruktur dasarnya menjadi sesuatu gitu ya tentu harus negara," jelasnya.

Selain itu, ia menyebutkan telah bertemu dengan Kementerian Keuangan mengenai pembiayaan ibu kota baru. Dimana nantinya, pembangunan tahap selanjutnya memanfaatkan aset negara Indonesia yang sudah ada.

"Kita punya banyak aset dan saya sudah bertemu sama Kemenkeu bahwa kita akan memanfaatkan aset. Aset pemerintah yang tercatat di dalam Kemenkeu sebagai bendahara negara yang awasi kekayaan negara, yang mana daftar kekayaan negara ada di beliau," imbuh dia.



Simak Video "Jokowi Mau Pindahkan Ibu Kota, Duitnya dari Mana?"
[Gambas:Video 20detik]
(kil/fdl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com