Jakarta -
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bicara soal nasib Jakarta setelah nanti ibu kota pindah ke Kalimantan Timur (Kaltim). Anies bilang Jakarta tetap akan jadi pusat perekonomian, dan segala rencana pembangunan di Jakarta akan terus dilanjutkan.
"Pemerintah pusat itu terus akan melaksanakan rencana pembangunan yang sudah disepakati untuk di Jakarta. Jadi PR-PR yang ada di Jakarta tetap akan diselesaikan bersama antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat, bersama dengan proses pembangunan di Kalimantan Timur," kata Anies usai menghadiri rapat pembentukan Badan Otorita IKN di kantor Bappenas, Jakarta, Jumat (15/11/2019).
Anies mengatakan, utamanya pembangunan fasilitas transportasi di Jakarta yang jadi sorotan utama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Khususnya transportasi," tutur Anies.
Mau tahu informasi selengkapnya? Baca di sini:
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan, meski ibu kota akan pindah ke Kaltim, Jakarta akan tetap menjadi pusat perekonomian Indonesia.
"Jakarta akan ditempatkan sebagai pusat perekonomian," ujar Anies usai menghadiri rapat pembentukan Badan Otorita IKN di kantor Bappenas, Jakarta, Jumat (15/11/2019).
Dalam rapat yang dipimpin Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa tersebut, Anies memastikan status Jakarta sebagai pusat perekonomian akan tertulis dalam regulasi ibu kota baru nantinya.
"Itu harus dipastikan bahwa untuk peran perekonomian di Jakarta itu terfasilitasi di dalam peraturan yang baru," kata Anies.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa hari ini menggelar rapat pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Hadir pula Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Suharso mengungkapkan dalam rapat tersebut, Anies bertanya soal status IKN yang bakal menggantikan peran Jakarta.
"Memang akan ada perubahan tentu di DKI. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Anies, oleh Gubernur DKI mengenai apakah fungsi ibu kota (baru) itu ibu kota negara kah, ibu kota pemerintahan, atau hanya ibu kota pemerintahan," kata Suharso di kantornya, Jakarta, Jumat (15/11/2019).
Dia mengatakan bahwa pemerintah pusat ingin ibu kota baru statusnya adalah ibu kota negara, bukan sekadar ibu kota pemerintahan.
"Tentu kita menginginkan itu ibu kota negara dan juga ibu kota pemerintahan. Kalau dia hanya ibu kota pemerintahan berarti hanya pemerintah saja yang pindah, berarti lembaga-lembaga negara masih ada di sini (Jakarta). Tapi karena ibu kota negara semua pindah ke sana (Kaltim)," jelasnya.
Menurutnya konsep tersebut harus menjadi pemikiran semua pihak.
"Nah itu lah yang harus menjadi pemikiran kita semua," tambahnya.
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
