Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 26 Feb 2020 17:27 WIB

Investasi di Ibu Kota Baru Tak Perlu Lewat BKPM

Danang Sugianto - detikFinance
Presiden Joko Widodo akan segera memindahkan ibu kota pemerintahan ke Kalimantan. Begini desainnya. Foto: Kementerian PUPR
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan banyak negara yang mulai menunjukkan ketertarikannya untuk ikut berinvestasi pada pembangunan Ibu Kita Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). Jika mereka tertarik lalu bagaimana cara berinvestasinya?

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, dalam masterplan pembangunan IKN akan dibuat cluster. Area pembangunannya akan dipisahkan antara yang akan dibangun pemerintah maupun investor.

"Jadi kita akan buat dalam bentuk cluster ditawarkan ke investor. Pasti mereka memperhitungkan dari sisi kemapanan investasi itu. Apakah investasi itu menarik, memenuhi IRR (Internal Rate of Return) yang diharapkan. Silahkan kami terbuka kami kompetisikan apa saja yang mereka inginkan," tuturnya di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Investasi pembangunan IKN secara keseluruhan ditaksir membutuhkan dana sekitar Rp 466 triliun. Angka itu dibagi Rp 89,472 triliun dari APBN, Rp 254,436 triliun melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan sisanya Rp 122,092 triliun investasi langsung dari swasta maupun BUMN.

"Angka ini kan bisa berubah. Siapa tahu ada bagian KPBU akan diambil swasta murni ya silahkan," tambahnya.

Jokowi, kata Suharso, ingin berbagai negara turut serta berinvestasi di IKN berdasarkan spesialisasinya. Nah itu akan disediakan dalam bentuk cluster.

"Kalau bisa diwakili oleh bangsa-bangsa di dunia. Ada foot print-nya. Misalnya negara A bisa menunjukkan kehebatannya di transportasi publik. Mungkin ada juga yang menyediakan air bersih. Lalu listrik hemat dan ramah lingkungan," tambahnya.

Nah untuk investasinya sendiri nanti akan ditangani langsung oleh Kepala Otorita IKN yang tarafnya selevel menteri. Suharso menekankan investasi di IKN nanti tidak perlu melalui BPKM.

"Iya betul, kita ingin ke depan ini sebuah pemerintahan khusus yang dilakukan oleh sebuah otorita. Tidak perlu (melalui BKPM) dia diberikan kewenangan seluas-luasnya," tuturnya.

Dengan begitu, pembentukan Badan Otorita dilakukan sebelum pembangunan dimulai. Sementara saat ini pemerintah baru merampungkan draf RUU Ibu Kota Negara. Draf itu akan diserahkan ke DPR bulan depan setelah masa reses.

Suharso memastikan pembentukan Badan Otoritas IKN tidak perlu menunggu RUU itu disahkan. Pembentukannya akan melalui Perpres.

"Otorita sabarlah. Itu nggak harus nunggu RUU, nanti ada Perpresnya sendiri," tutupnya.

Investasi di Ibu Kota Baru Tak Perlu Lewat BKPM


Simak Video "Jokowi Sebut Ibu Kota Baru Tak Banjir dan Macet, Hadirin Tertawa"
[Gambas:Video 20detik]
(das/fdl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com