RI Butuh Alternatif Pembiayaan Buat Bangun Rumah Murah

Soraya Novika - detikFinance
Kamis, 16 Jul 2020 20:15 WIB
Pembangunan perumahan di sejumlah daerah masih terus berjalan terlihat seorang pekerja sedang memantau proyek rumah di Palembang, beberapa pekan lalu.  PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terus memberikan komitmennya untuk mendukung pembiayaan pembangunan perumahan yang dibangun dalam rangka program sejuta rumah tahun 2019. Sampai dengan Agustus 2019 tercatat telah disalurkan kredit konstruksi pembangunan perumahan sekitar Rp26,046 Triliun atau naik sekitar 11,64% dari posisi 2018 sebesar Rp25,422 Triliun.
Ilustrasi/Foto: dok. BTN
Jakarta -

Pembiayaan untuk membangun rumah murah di Indonesia masih butuh alternatif. Model pembiayaan yang ada saat ini dinilai terbatas.

Direktur Finance, Planning, & Treasury PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengatakan dibutuhkan alternatif lain untuk pembangunan rumah murah bagi masyarakat tersebut.

"Kita harus realistis, tidak bisa terus-terusan bergantung pada anggaran pemerintah, ke depannya harus ada solusi yang lebih baik lagi," kata Nixon dalam webinar nasional, Kamis (16/7/2020).

Nixon menambahkan, pembiayaan yang berasal dari dana Tapera dianggap sebagai salah satu solusi yang paling efektif untuk menyelesaikan target-target tersebut.

"Jadi tidak hanya mengandalkan APBN, ke depannya kita akan memiliki satu lembaga atau body yang memang akan banyak diandalkan dalam hal pembiayaan perumahan untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah)," tutupnya.

Ia juga mengatakan anggaran pemerintah untuk pembiayaan KPR bersubsidi terus turun.

"Dari sisi anggaran pemerintah untuk pembiayaan KPR bersubsidi nasional sejak tahun 2016 dapat kita perhatikan bahwa sebenarnya secara tren itu terlihat menurun walaupun di akhir tahun 2020 kelihatan naik karena ada tambahan 175 ribu KPR subsidi dengan skema subsidi selisih bunga," ungkap Nixon.

Hal ini menunjukkan keterbatasan anggaran pemerintah terhadap pembiayaan KPR bersubsidi. Ditambah lagi banyaknya kebutuhan untuk memulihkan ekonomi negara pasca diserang COVID-19.

"Memang semakin lama anggaran pemerintah untuk pembiayaan KPR subsidi mungkin juga akan semakin terbatas, mengingat banyak pos anggaran lain yang harus menjadi prioritas juga. Kemudian apalagi mungkin setelah COVID-19 nanti pasti akan ada perebutan penggunaan anggaran terutama sekali karena meningkatnya anggaran kesehatan dan lain sebagainya," tuturnya.



Simak Video "Berapa Sih Besaran Gaji yang Diserap Iuran Tapera?"
[Gambas:Video 20detik]
(ara/ara)