Pembebasan Tanah oleh Pemerintah Zalimi Rakyat?

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Senin, 27 Jul 2020 18:00 WIB
Menteri ATR Sofyan Djalil
Foto: Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil - Dok Humas Kementerian ATR
Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menegaskan pemerintah tidak akan merugikan masyarakat dalam pembebasan lahan untuk sebuah proyek infrastruktur. Dia menegaskan pemerintah tidak akan menzalimi masyarakat.

Sofyan menjamin dalam mengganti lahan masyarakat pemerintah akan melakukan ganti untung. Bahkan sampai pepohonan pun akan dihitung gantinya.

"Benar-benar kami ganti untung, dinilai appraisal, sampai pohon pisang aja dihitung, termasuk anak pohon pisang aja kita hitung. Jadi intinya yang kami bayar itu ganti untung, pemerintah tidak berlaku zalimi masyarakat," ungkap Sofyan kepada tim Blak-blakan detikcom.

Sofyan juga menegaskan semua hal akan dihitung asalkan hal tersebut ada sebelum penetapan lokasi proyek dilakukan. Misalnya, ada orang yang sengaja membangun pondok-pondokan di rumahnya usai adanya penetapan lokasi proyek maka pondok itu tidak akan diganti rugi.

Dia mengatakan dalam melakukan penghitungan ganti untung, appraisal dilakukan oleh pihak independen, bukan dari pemerintah untuk mendapatkan hitungan paling obyektif.

"Sekarang ini kemarin kita lihat di Cisumdawu orang bikin pondok-pondokan, itu nggak akan dihitung kalau dibangun setelah penetapan lokasi. Kita sekarang tegas sekali, yang nilai itu appraisal independen bukan pemerintah lho," kata Sofyan.

Sofyan pun mengatakan alasan pemerintah membangun banyak infrastruktur. Menurutnya infrastruktur dibangun untuk memajukan bangsa. Tanpa infrastruktur, biaya logistik akan sangat mahal, sekarang saja meski sudah banyak pembangunan infrastruktur biaya logistik nasional masih kalah saing dengan Malaysia.

"Kemudian infrastruktur ini juga kepentingan umum bayangkan kalau infrastruktur nggak dibangun ini negara nggak bisa maju, bayangkan biaya logistik kita ini 24% GDP, di Malaysia cuma 14%. Betapa nggak efisiennya kita karena nggak ada infrastruktur," papar Sofyan.

"Tanah kepentingan umum, harus di atas kepentingan individu. Itu prinsipnya," tambahnya.



Simak Video "Blak-blakan Menteri Agraria Soal Sertifikasi hingga Bank Tanah Negara"
[Gambas:Video 20detik]
(hns/hns)