Catat Nih Syarat Buat Dapat Subsidi Bunga KPR dan Kredit Kendaraan

Hendra Kusuma - detikFinance
Minggu, 04 Okt 2020 13:29 WIB
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berhasil memenuhi komitmennya dari tanggal 25 Juni hingga 25 September 2020 telah menyalurkan kredit dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditempatkan di BTN sebesar Rp 5 Triliun berlipat tiga kali menjadi Rp 16,35 triliun.
Foto: dok. Bank BTN
Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi menerbitkan aturan yang memberikan subsidi bunga terhadap debitur kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 138/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin, yang merevisi PMK sebelumnya yaitu PMK No. 85/2020.

Adapun, aturan ini ditetapkan tanggal 25 September 2020 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan diundangkan tiga hari selanjutnya atau tanggal 28 September 2020.

Dalam beleid baru ini, debitur KPR yang bisa mendapatkan insentif subsidi bunga sampai dengan tipe 70. Sedangkan untuk debitur kredit kendaraan untuk usaha produktif, termasuk yang digunakan untuk ojek dan/atau usaha informal.

"Pemberian subsidi bunga/subsidi Margin bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan ekonomi debitur dalam menjalankan usahanya sebagai bagian dari upaya mendukung program PEN," bunyi Pasal 2 yang dikutip, Sabtu (3/10/2020).

Subsidi bunga ini berlaku hanya selama enam bulan terhitung sejak tanggal 1 Mei 2020 dan paling lama sampai dengan 31 Desember 2020. Adapun, subsidi bunga/subsidi margin program PEN diberikan kepada debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang memenuhi persyaratan.

Persyaratan untuk debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan sebagai berikut:

a. Merupakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, dan/ atau debitur lainnya dengan plafon Kredit/Pembiayaan paling tinggi Rp 10 miliar;
b. Memiliki Baki Debet Kredit/Pembiayaan sampai dengan 29 Februari 2020;
c. Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional untuk plafon Kredit/Pembiayaan di atas Rp 50 juta;
d. Memiliki kategori performing loan lancar atau kolektibilitas 1 atau 2 dihitung per 29 Februari 2020; dan
e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Dear Milenial, Ini Solusi Siasati DP Rumah Saat Ambil KPR"
[Gambas:Video 20detik]