.webp)
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyentil kualitas pembangunan rumah subsidi. Ia juga menyinggung pengembang yang ogah meningkatkan kualitas rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah tersebut.
Basuki menjelaskan, pihaknya bertanggungjawab kepada konsumen karena dalam rumah rumah subsidi ada anggaran negara.
"Kami bertanggungjawab pada customer karena ada uang APBN FLPP itu, selama ada uang APBN yang digunakan harus kita pertanggungjawabkan, dalam hal pembangunan rumah subsidi ini," katanya dalam acara Penandatangan PKS FLPP Tahun Anggaran 2021 dan Launching Sipetruk, Jumat (18/12/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita harus bertanggungjawab betul bahwa subsidinya nyampai orangnya dan kualitas rumahnya harus bisa dipertanggungjawabkan," sambungnya.
Dia berharap, agar aplikasi yang dikembangkan pemerintah bisa turut meningkatkan kualitas rumah subsidi. Sebab, ada pengalaman pengembang protes jika pemerintah ingin meningkatkan kualitas rumah.
"Ke depan makanya tadi siapa yang ngecek, siapa yang motret, karena kita pengalaman misalnya mau meningkatkan kualitas protes pengembang artinya mereka nggak mau. Apa-apaan, kalau nggak mau nggak usah, kalau kita mau tegas-tegasan," ujarnya.
Basuki juga meminta agar untuk tahun depan bank tidak hanya mengurusi akad kredit, tapi juga turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas rumah subsidi.
"Jadi saya kira ke depan 2021 mohon kerja sama yang lebih dari bank, bank tidak hanya akad kredit saja, tapi ikut bertanggung jawab, yang tanggung jawab mesti kami, tapi ikut bertanggung jawab bahwa rumah yang dibangun dengan subsidi tadi memang bener-bener tidak hanya rumah tapi lingkungannya juga," ujarnya.
Dalam acara ini, pemerintah menggulirkan dana bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2021 dengan alokasi anggaran Rp 9,1 triliun untuk 157.500 unit rumah melalui 30 bank pelaksana. Anggaran tersebut berasal dari dana DIPA sebesar Rp 16,62 triliun dan proyeksi pengembalian pokok sebesar Rp 2,5 triliun.
Pada kesempatan itu, Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR juga meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Konstruksi (SiPetruk).
