Belajar dari Markaz Syariah vs PTPN, Yuk Pahami Aturan Tanah Terlantar

Tim detikcom - detikFinance
Minggu, 27 Des 2020 17:21 WIB
markaz syariah
Foto: 20detik
Jakarta -

Polemik penguasaan lahan milik PTPN yang kini jadi tempat berdirinya Markaz Syariah terus berlanjut. Kubu Habib Rizeq selaku pemilik Markaz Syariah kian gencar melakukan pembelaan.

Salah satu poin pembelaan yang disampaikan adalah perihal telah hilangnya hak kepemilikan HGU PTPN terhadap lahan tersebut karena dianggap telah ditelantarkan selama 30 tahun.

Kuasa hukum Habib Rizieq, Ichwan Tuankotta, mengatakan, aturan itu tercantum pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Presiden Republik Indonesia.

"Karena tanah itu ditelantarkan, konsekuensinya di dalam Undang-Undang Agraria tahun 60, itu ada kaitan tentang penelantaran, ya. Di sini disebutkan di Pasal 34 yang saya baca, kalau HGU itu ditelantarkan, otomatis menjadi hapus haknya, begitu," lanjutnya.

Memang, dalam pasal 34 huruf e disebutkan, 'Hak guna-usaha hapus karena ditelantarkan'.

Namun, ada yang luput dari argumen tim Kuasa hukum Habib Rizieq, Ichwan Tuankotta. Kalau pun HGU yang dimaksud melebihi batas waktu yang diberikan dan dianggap 'hapus' menurut undang-undang, maka hak penguasannya akan kembali ke negara.

"Jika PTPN bubar, otomatis tanah itu di bawah penguasaan negara lagi. Dengan demikian, tidak ada pihak manapun yang boleh mengklaim tanah negara tersebut," kata Juru bicara Kementerian ATR/BPN, M Taufiqulhadi saat dihubungi detikcom, Sabtu (26/12/2020) kemarin.

Pernyataan Taufiq diperkuat dengan pasal 2 ayat (1) UU Agraria tahun 1960 yang berbunyi:

"Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat," bunyi uu tersebut.

Bila ada pihak lain yang ingin menguasai atau menggarap tanah yang status HGU-nya hapus karena terlantar tersebut harus terlebih dahulu mengajukan pendaftaran tanah ke pemerintah.

Itu tertuang dalam pasal 32 ayat (1) UU Agraria tahun 1960 yang berbunyi:

"Hak guna-usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19," bunyi belied tersebut.

Pendaftaran itu yang nantinya akan dijadikan BPN sebagai dasar penerbitan surat tanah. Bila pendaftaran tersebut tak dilakukan, maka BPN tak bisa menerbitkan surat tanah sebagai bukti hak kepemilikan atau pengelolaan. Padahal, sertifikat ini sangat penting apalagi dalam hal proses peralihan atau jual beli lahan.

Dalam perkara sengketa antara PTPN dan Markaz Syariah, Taufiqulhadi yakin, petani yang menjual tanah yang kini berdiri Markaz Syariah tidak punya sertifikat tanah. Dengan demikian dia menegaskan, petani tidak memiliki hak menjual tanah yang bukan miliknya.

"Petani ini tidak memiliki hak menjual tanah yang bukan miliknya. Petani itu pasti tidak memiliki sertifikat tanah yang menunjukkan hak miliknya," terangnya Taufiqulhadi.

(upl/upl)