Ada Biyong di Antara PTPN VS Markaz Syariah FPI

Hendra Kusuma - detikFinance
Rabu, 10 Feb 2021 13:45 WIB
Markaz Syariah Habib Rizieq
Lahan PTPN VIII yang Diduduki Markaz Syariah FPI (Foto: 20Detik)
Jakarta -

PTPN VIII (Persero) menyebut lahan di kawasan Gunung Mas, Bogor, Jawa Barat banyak yang dimanfaatkan oleh makelar atau biyong tanah. Hal itu menyusul lokasi lahan yang dikelola oleh Perseroan sangat strategis dan didukung kondisi alamnya yang sejuk dan tanahnya subur.

Itu seperti yang terjadi pada lahan PTPN VIII (Persero) yang diduduki Markaz Syariah pimpinan pentolan FPI Habib Rizieq Shihab.

Sekretaris Perusahaan PTPN VIII, Naning Diah Trisnowati mengatakan, kondisi alam dan tanah yang subur menjadi daya tarik pemodal untuk berinvestasi dalam bidang pariwisata dan memiliki lahan tersebut.

"Kondisi ini dimanfaatkan oleh para biyong atau makelar tanah. Karena para pemilik vila tersebut membeli tanah dari perantara dengan alasan status tanah merupakan eks atau bekas lahan perkebunan dan sertifikatnya dapat diurus menjadi hak guna usaha (HGU), bahkan sertipikat hak milik," kata Naning dalam keterangan resminya yang dikutip detikcom, Rabu (10/2/2021).

PTPN VIII diamanahkan mengelola lahan seluas 113.958,34 hektare dengan sumber daya perkebunan lainnya. Adapun komoditas yang diusahakan meliputi sawit, teh, dan karet. Komoditas tersebut tersebar di 13 kabupaten dan 1 kota serta berada di 2 provinsi yaitu Jawa Barat dan Banten. PTPN VIII mengelola 22 unit kebun teh, 12 unit kebun karet, 10 unit kebun sawit, dan uni industri hilir teh dan uni agrowisata.

Dia menyebut, PTPN VIII memperoleh HGU atas tanah perkebunan Gunung Mas seluas 1.623,1869 hektare. Lahan ini terletak di Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kepemilikan HGU ini pun tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 56/HGU/BPN/2004-A-3 tentang Pemberian HGU atas tanah terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat tertanggal 6 September 2004 dan sertipikat HGU Nomor 266 s.d 300 tanggal 4 Juli 2008.

"Untuk itulah, perlu dilakukan upaya pengamanan aset lahan perkebunan tersebut, PTPN VIII akan menguasai kembali seluruh lahan perkebunan Gunung Mas yang telah dikuasai pihak lain," ujarnya.

Naning memastikan, pihaknya tidak pernah menerbitkan izin hak garap untuk semua lahan perkebunan Gunung Mas di Kecamatan Megamendung dan Cisarua apa lagi sampai diduduki Markaz Syariah FPI.

Menurutnya, perseroan telah melakukan inventarisasi dan pendataan terhadap pemakaian lahan lahan perkebunan tanpa izin, bukan hanya di Perkebunan Gunung Mas dikarenakan penggunaan lahan tanpa izin merupakan tindak pidana penggelapan hak atas barang tidak bergerak, larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dan atau penadahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 385 KUHP, Perpu No.51 Tahun 1960 dan atau Pasal 480 KUHP serta UU Perkebunan.

Inventasi aset ini dilakukan sebagai bagian dari strategi transformasi bisnis, dimana PTPN VIII akan mengoptimalkan seluruh aset lahan yang dimilikinya, termasuk di Kawasan Gunung Mas untuk mengembangkan dan melakukan konservasi lahan teh dan agrowisata. Ia menjelaskan strategi pengembangnan bisnis yang berwawasan lingkungan atau disebut "STRATEGI 3 ECO" kebun Gunung Mas PTPN VIII terdiri dari Eco Komoditas, Eco Wisata dan Eco Village.

Adapun strategi yang dikhususkan untuk konservasi lahan adalah Reboisasi melalui pengembangan agroforestri melalui program penanaman pohon kayu di areal lahan kritis dan areal potensi bencana untuk mengembangkan sistem proteksi/penghalang buatan; serta relokasi dengan menata ulang area permukiman dan wisata di sekitar area Kampung Blok C, Rawa Dulang dan sekitarnya berbasis pertimbangan geomorfologis dan daya dukung lahan.

Dengan banyaknya penguasaan lahan tanpa izin yang digunakan untuk bangunan permanen akan berdampak pada kerusakan alam untuk senantiasa melakukan langkah-langkah pengamanan dan penyelamatan aset BUMN, antara lain dengan melakukan proses sertifikasi, optimalisasi penggunaan lahan, dan penyelesaian aset-aset bermasalah baik melalui jalur hukum maupun pendekatan persuasif sesuai koridor hukum.

"Manajemen PTPN VIII sejak awal telah mengedepankan pendekatan secara persuasif dan solusi damai dengan melakukan dialog yang melibatkan pemangku kepentingan unsur musyawarah pimpinan daerah (Muspida) dan tokoh masyarakat setempat dalam menyelesaikan setiap permasalahan sengketa lahan. Langkah ini dinilai dapat mencegah konflik yang berkepanjangan yang dapat merugikan semua pihak," katanya.

Naning juga berharap dukungan pemerintah Kabupaten Bogor dan pemangku kepentingan lainnya agar bersama-sama turut menertibkan bangunan-bangunan yang berdiri di atas lahan PTPN VIII di Perkebunan Gunung Mas seperti bangunan Pondok Pesantren Markaz Syariah FPI, karena disinyalir tidak mempunyai alas hak, tidak berizin atau tidak sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) setempat.

"Kami berharap di kemudian hari tidak ada lagi alih fungsi lahan berupa lahan garapan maupun bangunan-bangunan liar yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di areal strategis yang menjadi daerah resapan air," ungkapnya.



Simak Video "FPI Akan Jawab Somasi PTPN VIII terkait Markaz Syariah Senin Depan"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/dna)