Jauh sebelum era Presiden Joko Widodo, pemindahan ibu kota sudah lama direncanakan. Wacana tersebut awalnya disampaikan oleh Bapak Proklamator Indonesia, yakni Presiden Soekarno. Wacana itu muncul saat Bung Karno berada di Palangka Raya, Kalimantan Tengah pada 17 Juli 1957.
Alasan Bung Karno memilih Palangka Raya karena kota tersebut berada di tengah-tengah Indonesia. Selain itu, tanah yang tersedia masih sangat luas. Bung Karno juga ingin menunjukan kepada dunia bahwa Indonesia mampu membangun sebuah kota baru.
Bung Karno pun sudah menyiapkan grand design bagi Palangka Raya. Namun, wacana itu tak kunjung terealisasi hingga akhir masa pemerintahan Bung Karno. Sejak saat itu, rencana bak hilang ditelan zaman.
Gagasan pemindahan ibu kota kembali muncul era pemerintahan Orde Baru tahun 1990-an. Rencananya adalah memindahkan ibu kota negara ke Jonggol, Bogor, Jawa Barat yang jaraknya 49-50 km dari Jakarta. Namun wacana itu juga tak jelas kelanjutannya.
Pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2012, rencana ini muncul lagi ke permukaan. Beberapa daerah muncul sebagai alternatif ibu kota negara, yaitu Palembang (Sumatera Selatan), Karawang (Jawa Barat), Sulawesi Selatan dan Palangka Raya (Kalimantan Tengah).
Tapi SBY lebih mendorong pengembangan Jakarta sebagai pusat bisnis ekonomi dengan nama The Greater Jakarta. Tapi lagi-lagi wacana hanya menjadi wacana.
Kemudian pada 29 April 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatasnya memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Rencana ini bukan lagi sekadar wacana. Sebab kajian dari berbagai aspek yang sudah dipertimbangkan dalam 1,5 tahun terakhir.
"Pak Presiden Jokowi pada April 2017 lalu sudah memerintahkan ke Bappenas untuk melakukan studi awal secara komprehensif. Studi awal itulah yang dipaparkan saat sidang kabinet pekan lalu. Isinya intinya pemindahan ibu kota sangat dimungkinkan dari berbagai aspek dan tinjauan," kata eks Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono dalam diskusi di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, 9 Mei 2019.
Jokowi sendiri kala itu telah mengantongi tiga alternatif wilayah yang dapat dijadikan ibu kota baru.
"Kami sudah siapkan 3 alternatif daerah yang sudah menyiapkan lahannya, ada yang 80 ribu hektar, 120 ribu hektar, dan ada juga yang 300 ribu hektar yang disediakan, meskipun kita belum putuskan mana yang kita pakai," ungkap Jokowi.
Pada 16 Agustus 2019, Jokowi secara resmi meminta izin kepada para anggota dewan untuk memindahkan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan. Rencana pemindahan ibu kota negara ini sudah beberapa kali dibahas.
"Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jakarta, kala itu.
Jokowi menyatakan ibu kota negara bisa menjadi representasi kemajuan bangsa. Pemindahan ibu kota juga sebagai bentuk meratakan pertumbuhan ekonomi.
"Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," tambah Jokowi.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan 3 alternatif lokasi ibu kota negara di Pulau Kalimantan, adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
"Sampai sekarang belum diputuskan alternatifnya. Masih Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Tapi yang sudah dilihat secara serius adalah Kalteng dan Kaltim," kata Sofyan di kantor pusat BPK, Jakarta, 23 Agustus 2019.
lanjut ke halaman berikutnya
Baru lah pada 28 Agustus 2019 teka-teki lokasi ibu kota negara yang baru terungkap. Jokowi mengumumkan ibu kota negara yang baru dibangun di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Hal itu diumumkan langsung di Istana Negara, Jakarta Pusat.
"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanaegara Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta kala itu.
Keputusan itu diambil oleh Jokowi usai menerima dua kajian, yaitu hasil kajian struktur tanah dan dampak ekonomi dari pembangunan ibu kota baru. Sebanyak dua kajian itu diberikan oleh Kepala Bappenas yang waktu itu masih dijabat Bambang Brodjonegoro pada Jumat 23 Agustus 2019.
Persiapan pembangunan ibu kota baru pun dikebut. Singkat cerita, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan sayembara desain ibu kota baru.
Pendaftaran sayembara dibuka pada 3 Oktober 2019 sampai 18 Oktober 2019. Setelah melalui berbagai proses, pemenang ditetapkan pada 23 Desember 2019.
Semua rencana pun tampak ada di depan mata. Pemerintah menargetkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota baru rampung pada pertengahan 2020.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Suprihadi mengatakan, setelah RUU rampung maka harapannya konstruksi bisa segera dimulai pada akhir 2020 atau awal 2021.
"Semua pembangunan akan tunggu UU dulu. Itu paling tidak Juni-Juli ini diundangkan. Kalau UU sudah jadi ya bisa konstruksi," katanya saat ditemui di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, 22 Januari 2020.
Tak disangka virus Corona (COVID-19) yang yang menjadi momok mengerikan akhirnya masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020. Tapi kala itu pemerintah masih optimis akan kelanjutan pembangunan ibu kota baru.
Berdasarkan rencana yang diungkapkan Dirjen Cipta Karya Danis Sumadilaga, sesuai jadwal Kementerian PUPR, seharusnya groundbreaking dimulai tepatnya pada Oktober 2020.
"Design selesai Mei-Juni ini, Juli sampai September proses pengadaan, jadi groundbreaking dipastikan akhir semester kedua ini atau sekitar Oktober 2020," ujar Danis di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, 12 Maret 2020.
Mengganasnya wabah virus Corona di Indonesia pun menimbulkan pertanyaan publik apakah pemerintah tetap melanjutkan proyek ibu kota negara, atau berkonsentrasi penuh menangani kasus COVID-19 yang sudah masuk RI.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa menjelaskan, dalam kondisi seperti sekarang ini tidak ada pembangunan IKN secara fisik. Namun kajian kajian terus berlangsung. Dia menambahkan, pembangunan fisik akan ditinggalkan.
"Kalau yang sifatnya pekerjaan yang fisik tentu ditinggalkan sama sekali. Kami memahami bahwa isu ini menjadi agak misleading karena menganggap benar-benar IKN itu, terutama pekerjaan fisik akan dilakukan pada tahun-tahun ini, saya kira itu tidak," paparnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI, 6 Mei 2020.
Namun, ketegasan pemerintah menunda pembangunan IKN baru disampaikan Suharso pada 8 September 2020. Penundaan dilakukan karena pemerintah lebih memprioritaskan penyelesaian masalah pandemi Corona.
Hingga hari ini, pandemi COVID-19 pun belum berakhir. Namun, akhirnya pemerintah kembali mengumumkan proyek ibu kota baru dilanjutkan. Istana Presiden di ibu kota baru akan mulai dibangun pada tahun ini. Rencana itu diungkapkan oleh Suharso Monoarfa.
"Kita optimis mudah-mudahan Istana Presiden bisa di-groundbreaking pada tahun ini," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, 17Maret 2021.
Hal itu dapat terlaksana jika rancangan masterplan dan detail plan yang sudah disiapkan saat ini berjalan sesuai yang direncanakan. Setidaknya, Suharso optimis Jokowi bisa melaksanakan peringatan HUT RI pada 17 Agustus 2024 di ibu kota baru.
"Tanggal 17 Agustus 2024 itu Presiden bisa melaksanakan, kita melaksanakan peringatan 17 Agustus di ibu kota negara yang baru," jelas dia.
Bahkan, Suharso baru-baru ini melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan istana negara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Dia mengatakan target pembangunan ibu kota baru hingga 2024 mencakup pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dengan sarana dan prasarana pendukungnya.
"Berada di lokasi titik nol ini, bersama-sama semua generasi, dari generasi tua, generasi muda, saya berharap hal ini dapat menjadi simbol bahwa Kementerian PPN/Bappenas tetaplah sebagai lembaga perencana pembangunan nasional yang memiliki akar kuat dan ibaratkan sebuah fondasi yang menghunjam ke bumi, ke IKN Baru ini," kata Suharso dalam keterangan tertulis, Senin (12/4/2021) lalu.
Bagaimana, Anda setuju proyek ibu kota baru dilanjutkan di tengah pandemi COVID-19?
.webp)
