Pemindahan ibu kota negara (IKN) kembali dilanjutkan di tengah pandemi. Latar belakang pemindahan ibu kota adalah karena DKI Jakarta dinilai sudah terlalu padat dan perlu pemisahan antara pusat pemerintahan dan pusat ekonomi bisnis.
Begini perjalanan rencana pemindahan ibu kota dari waktu ke waktu.
Jauh sebelum era Presiden Joko Widodo, pemindahan ibu kota sudah lama direncanakan. Wacana tersebut awalnya disampaikan oleh Bapak Proklamator Indonesia, yakni Presiden Soekarno. Wacana itu muncul saat Bung Karno berada di Palangka Raya, Kalimantan Tengah pada 17 Juli 1957.
Alasan Bung Karno memilih Palangka Raya karena kota tersebut berada di tengah-tengah Indonesia. Selain itu, tanah yang tersedia masih sangat luas. Bung Karno juga ingin menunjukan kepada dunia bahwa Indonesia mampu membangun sebuah kota baru.
Bung Karno pun sudah menyiapkan grand design bagi Palangka Raya. Namun, wacana itu tak kunjung terealisasi hingga akhir masa pemerintahan Bung Karno. Sejak saat itu, rencana bak hilang ditelan zaman.
Gagasan pemindahan ibu kota kembali muncul era pemerintahan Orde Baru tahun 1990-an. Rencananya adalah memindahkan ibu kota negara ke Jonggol, Bogor, Jawa Barat yang jaraknya 49-50 km dari Jakarta. Namun wacana itu juga tak jelas kelanjutannya.
Pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2012, rencana ini muncul lagi ke permukaan. Beberapa daerah muncul sebagai alternatif ibu kota negara, yaitu Palembang (Sumatera Selatan), Karawang (Jawa Barat), Sulawesi Selatan dan Palangka Raya (Kalimantan Tengah).
Tapi SBY lebih mendorong pengembangan Jakarta sebagai pusat bisnis ekonomi dengan nama The Greater Jakarta. Tapi lagi-lagi wacana hanya menjadi wacana.
lanjut ke halaman berikutnya
Simak video 'Jokowi Bertemu 7 Asosiasi Profesi Bahas Ibu Kota Baru, Ini Hasilnya':
